RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dengan mendorong proyek tersebut masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan PLBN Tahap III. Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN di Kantor Gubernur Maluku, pada Senin, 27 Juli 2026.

Wagub Vanath mengatakan, pembangunan PLBN Wonreli merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan pelayanan lintas batas, mobilitas orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Menurutnya, PLBN Wonreli bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Kehadiran PLBN diharapkan mampu memperkuat pengawasan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka peluang investasi, serta mendorong perdagangan lintas batas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Vanath menjelaskan, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan Pulau Lirang dan Pulau Wetar.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi agar usulan pembangunan PLBN Wonreli segera terakomodasi dalam Inpres Pembangunan PLBN Tahap III. "Pembangunan PLBN Wonreli wajib menjadi agenda prioritas kita bersama," ucap Vanath.