RRI.CO.ID, Ambon - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan penjelasan resmi terkait pergeseran lokasi pembangunan proyek raksasa Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarisa (Pulau Seram) ke Pulau Ambon. Langkah ini diambil guna memangkas tingginya biaya logistik dan disparitas harga yang selama ini membebani wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Maluku.

Dalam keterangan pers di Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 26 Februari 2026, Gubernur Hendrik menegaskan keputusan tersebut bukan berdasarkan keinginan subjektif pemerintah daerah, melainkan hasil kajian matang bersama Bappenas dan Bank Dunia. Pemilihan Pulau Ambon dinilai paling ideal secara teknis karena integrasi infrastrukturnya yang sudah mapan.

“Hal ini sesuai kajian teknis yang sudah matang, bukan atas kehendak pemerintah provinsi semata,” ujar Gubernur Hendrik Lewerissa yang didampingi Sekda Sadali Ie dan jajaran asisten serta pimpinan OPD terkait.

Berdasarkan hasil studi Bank Dunia, Ambon menawarkan keunggulan konektivitas karena berada dalam satu daratan dengan Bandara Internasional Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai pasok yang lebih pendek, efektif, dan efisien dibandingkan jika harus membangun titik baru di Pulau Seram yang membutuhkan biaya cost jauh lebih besar.

Menurut Gubernur Hendrik pelabuhan integrasi yang dirancang nantinya akan mencakup fasilitas logistik perikanan, Terminal Ro-ro hingga dukungan energi. Tujuannya jelas, memangkas rantai distribusi dan menjadikan Maluku simpul logistik di kawasan Timur Indonesia.

Selama ini, kata Gubernur, distribusi logistik Maluku masih bergantung pada Surabaya dan Makassar. Pola distribusi berlapis membuat biaya angkut dan bongkar muat membengkak sehingga harga komoditas di daerah kepulauan menjadi mahal.

"Kalau bicara infrastruktur besar tidak bisa asal tunjuk lokasi harus dihitung dari sisi efisiensi konektivitas dan dampaknya terhadap harga barang," ujar Gubernur.

Ia mengakui Pemprov sempat mengusulkan lokasi di luar Ambon demi pemerataan pertumbuhan ekonomi, namun hasil kajian menunjukkan Ambon unggul karena infrastruktur pendukung sudah tersedia, pasar terbesar berada di wilayah ini, serta terhubung langsung dengan Bandara Pattimura dan pelabuhan utama.

Jika dibangun jauh dari pusat distribusi kata Gubernur akan menjadi penanganan barang dua kali dan justru menambah biaya dan menurunkan daya saing. "Tujuan kita menekan harga bukan menambah beban baru," ucap Gubernur.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov memastikan proyek ini tidak menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Skema pendanaan diarahkan melalui APBN atau kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan dukungan perencanaan dari Bappenas untuk masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

Gubernur juga meluruskan bahwa kehadirannya di Osaka sebelumnya hanya sebagai saksi penandatanganan prastudy kelayakan oleh pihak swasta. Belum ada kontrak pembangunan yang diteken pemerintah daerah.

"Prinsipnya sederhana, di manapun dibangun yang penting di Maluku dan berdampak langsung pada Kesejahteraan rakyat tapi dasar keputusannya tetap data dan kajian ilmiah," kata Gubernur tegas.

Diketahui, secara teknis, pemilihan Pulau Ambon didasari oleh prinsip efisiensi aglomerasi, di mana penyatuan infrastruktur pelabuhan dan bandara dalam satu zona dapat menekan biaya transhipment atau perpindahan barang secara signifikan. Pulau Ambon juga dinilai telah memiliki kesiapan utilitas pendukung yang lebih stabil, seperti jaringan listrik dan akses jalan nasional, yang sangat dibutuhkan untuk menopang operasional pelabuhan berskala internasional.

Dari sisi ekonomi, konsentrasi aktivitas bisnis yang sudah terbentuk di Ambon memberikan jaminan skala ekonomi yang lebih menarik bagi para investor. Dengan skema pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Bank Dunia, kepastian Return on Investment (ROI) menjadi faktor kunci agar proyek strategis ini tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan untuk memutar roda ekonomi di kawasan Timur Indonesia.