RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anton Lailossa, menegaskan isu ini bukan persoalan masa depan yang jauh, melainkan ancaman yang sudah di depan mata bagi masyarakat Maluku.
“Kita ini pulau-pulau dan 80 persen desa-desa kita berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita salah satu yang tertinggi di Indonesia,” ujar Lailossa, Jumat (25/9/2026).
Menurut Lailossa, kenaikan muka air laut bukan lagi proyeksi jangka panjang. Warga pesisir di sejumlah daerah telah merasakan dampaknya secara langsung.
“Di dekat Kota Ambon saja, daerah wisata seperti Batu Capeu yang dulunya masih bisa diakses, sekarang sudah tergenang. Itu terjadi karena kenaikan permukaan air laut,” katanya .
Dampak serupa juga dirasakan warga di Kabupaten Seram Bagian Timur. Rahman Lessy, warga Werinama, mengaku daratan di kampungnya semakin sempit akibat pasang laut yang terus merayap.
“Setiap tahun air laut naik, daratan makin sempit. Kami berharap pemerintah provinsi bisa melihat langsung kondisi ini,” ujar Rahman .
Lailossa memaparkan hasil simulasi yang menunjukkan betapa besarnya risiko yang dihadapi Maluku. Dalam skenario kenaikan satu meter, sebagian besar wilayah kabupaten diperkirakan tergenang.
“Kalau satu meter saja, sebagian besar wilayah kabupaten tergenang. Kalau dua meter, sebagian besar pulau-pulau kita hilang,” tegasnya .
Data dari Bappenas menguatkan gambaran tersebut. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyebutkan sekitar 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut satu meter. Secara nasional, angka tersebut mencapai 1,7 juta keluarga.
“Jangan sampai kita membangun hari ini, tetapi pembangunan itu justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang,” ujar Wamen .
Pemprov Maluku telah memasukkan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Lailossa menyebut beberapa langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan.
Salah satunya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dirancang tahan terhadap kenaikan permukaan air laut. Infrastruktur ini penting karena intrusi air laut semakin mengancam ketersediaan air minum masyarakat pesisir .
“Kita juga membangun SPAM air minum yang tahan terhadap kenaikan permukaan air laut,” kata Lailossa
Selain mitigasi, pemerintah memperkuat rehabilitasi ekosistem pesisir. Mangrove dan padang lamun menjadi prioritas karena kemampuannya menahan abrasi sekaligus menyerap karbon.
“Kita melakukan kontribusi terhadap pemeliharaan mangrove dan padang lamun yang menyerap karbon jauh lebih tinggi daripada hutan-hutan kita,” ujarnya .
Lailossa menambahkan, pemerintah telah mengembangkan aplikasi simulasi dampak kenaikan muka air laut yang terintegrasi dengan data desa dan program pembangunan. Data ini memungkinkan pemetaan risiko hingga level kepala keluarga.
“Kita punya aplikasi SEPAKAT dengan cara makro, kita bisa melakukan simulasi dampak satu meter, dua meter. Dan saat ini kita juga memiliki aplikasi GERAK yang memuat data indeks desa, data kemiskinan, dan program-program Bappenas,” jelasnya .
Menurut Lailossa, pendekatan ini memastikan perencanaan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi berpijak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lailossa menekankan, penanganan dampak kenaikan muka air laut membutuhkan kolaborasi semua pihak. Masyarakat, katanya, harus menjadi pelaku utama dalam upaya pencegahan.
“Selama ini program-program kita tidak pernah bekerja sendiri. Kita selalu melibatkan masyarakat, bahkan mereka berperan besar dalam musrenbang dan konsultasi publik,” ujarnya .
Ia berharap edukasi dan komunikasi kepada masyarakat pesisir terus diperkuat, terutama di pulau-pulau kecil yang jangkauannya lebih sulit.
“Keterjangkauan pulau-pulau itu harus diimbangi dengan intensitas edukasi yang lebih tinggi. Yang paling utama itu adalah dari masyarakat sendiri,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....