Hilirisasi Ubi Kayu di Bursel, Prof Wardis Dorong Pembentukan Badan Integrator

RRI.CO.ID, Ambon - Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan membutuhkan lembaga yang mampu menjembatani kepentingan investor, pemerintah, dan masyarakat adat. Guru Besar Universitas Pattimura, Prof. Wardis Girsang mengusulkan adanya pembentukan Badan Integrator untuk menjalankan fungsi tersebut.

“Pemerintah kabupaten perlu membentuk Badan Integrator yang bisa menjembatani investor, pemerintah pusat dan provinsi, serta tokoh-tokoh adat di tingkat lokal,” kata Wardis.

Menurut Wardis, pembangunan industri hilir tidak cukup hanya mengandalkan masuknya investasi dan ketersediaan lahan. Diperlukan kelembagaan yang mampu menghubungkan berbagai pihak agar proses pembangunan berjalan terkoordinasi dan tidak menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat.

Pemerintah kabupaten, kata Prof. Wardis, dapat mengambil peran sebagai fasilitator yang lincah dan berkeadilan dalam pengembangan investasi. Badan Integrator nantinya dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemerintah, investor, petani, dan masyarakat adat.

“Jangan sampai investor berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, dan masyarakat adat juga berjalan sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pembebasan atau pemanfaatan lahan dilakukan secara teliti dengan memperhatikan aspek legalitas atau land property right. Hal tersebut penting karena tanah di Maluku tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan hak komunal masyarakat adat.

Selain persoalan lahan, kelembagaan tersebut juga diharapkan dapat membantu memastikan pola kemitraan inti-plasma berjalan secara adil. Dengan demikian, petani dan masyarakat pemilik lahan tidak hanya menjadi pihak yang menyediakan bahan baku atau tanah, tetapi turut memperoleh manfaat ekonomi dari hilirisasi.

“Badan ini harus memastikan hubungan antar-pihak berjalan baik, termasuk bagaimana masyarakat adat dan petani mendapatkan manfaat yang layak dari investasi,” katanya.