RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kilang gas alam cair (LNG Plant) beserta fasilitas pendukung di Kantor INPEX Masela di Jakarta.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie mengatakan tim terpadu PDSK bersama INPEX dan SKK Migas terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masela.

Dimana Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan gubernur.

"Intinya, seluruh proses ini kita dorong agar berjalan lebih cepat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sekda.

Sekda berharap adanya percepatan seluruh tahapan, guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masela. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan seluruh proses akan dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro. Kehadiran seluruh pihak menjadi bagian dari penguatan sinergi untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional di Maluku.