RRI.CO.ID, Ambon - Bupati Buru Selatan (Bursel), La Hamidi mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Bursel menargetkan penyediaan sekitar 12 ribu hektare lahan untuk mendukung program tersebut.

Menurutnya, lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) di Bursel hanya mencakup sekitar 10 persen dari total luas wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu.

Olehnya itu, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) agar dapat digunakan untuk mendukung program hilirisasi. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang berlaku.

"Makanya kami memperjuangkan kawasan HPK yang bisa dikonversi agar dapat dimanfaatkan," kata La Hamidi.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan pendampingan agar proses pembebasan kawasan dapat dipercepat. Langkah tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis di sektor pertanian.

Ketersediaan lahan yang memadai akan membuka peluang bagi berbagai program pembangunan di Bursel termasuk pengembangan hilirisasi ubi kayu. Selain mendukung investasi, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kawasan HPK dibebaskan, maka kita punya lahan lebih dari 30 ribu hektar dan kalua kita mau bangun apa saja bisa,” ucapnya.