RRI.CO.ID, Ambon - Ombudsman Republik Indonesia (RI) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Ambon dan SMPN 6 Ambon pada Selasa 28 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin mengatakan Ombudsman RI ingin memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.

"Kebijakan ini sangat berpihak pada masa depan generasi muda, sehingga tata kelolanya harus kita kawal bersama," kata Fikri.

Pihaknya menilai Program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

"Geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau tentu memiliki tantangan tersendiri dibanding negara lain. Jika ada kendala di lapangan, bukan berarti program ini gagal, melainkan harus ada langkah korektif," ujarnya.

Ombudsman RI turut menekankan pentingnya kaji ulang terhadap berbagai dinamika yang ditemukan selama pelaksanaan program di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah pemetaan kembali kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan permukiman yang belum terjangkau layanan MBG.

Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan pemkot terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Maluku guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Leitimur Selatan.

“Kami telah berkoordinasi dengan Perwakilan BGN Provinsi Maluku termasuk mendorong pembangunan SPPG di Leitimur Selatan,” ucapnya.