Ketua IPI Aceh Ajak Pengelola Pustaka Miliki NPP untuk Akreditasi

RRI.CO.ID, Singkil - Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh, Nazaruddin menegaskan, bahwa kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola perpustakaan yang modern, efektif, dan terukur.

Langkah strategis ini digaungkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Perpustakaan, di Aceh Timur, gelombang ketiga 28-29 September 2026.

Nazaruddin mengimbau untuk seluruh pengelola perpustakaan yang belum terdata, diminta buntuk segera melakukan pendaftaran daring melalui sistem Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

"Salah satu hal penting dalam pendataan perpustakaan adalah kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),"Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin, Selasa, 29 September 2026.

Tegasnya NPP bukan sekadar deretan angka administratif, melainkan identitas unik yang menjadi kunci penting dalam menyusun sistem pengelolaan perpustakaan yang efektif, efisien, dan terukur.

Kemudian Ia menambahkan, bahwa pendataan perpustakaan diperlukan untuk membangun basis data yang akurat dan terintegrasi.

Sebab dengan data tersebut, dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia, koleksi, sarana dan prasarana, serta pengembangan layanan perpustakaan.

"Oleh Karena itu, kami mengimbau pengelola perpustakaan yang belum terdata agar segera melakukan pendaftaran melalui sistem pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut Nazaruddin mengatakan, bahwa data perpustakaan juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan persiapan akreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris PD IPI Aceh, Arkin mengatakan pendampingan kepada peserta pustakawan tidak berhenti setelah Bimtek selesai. Namun pengelola perpustakaan akan didampingi, hingga proses pengajuan NPP selesai.

"Untuk pendampingan tetap kami lakukan sampai NPP terbit, bahkan dari tiga gelombang kegiatan Bimtek di Aceh Timur khususnya sebagian peserta sudah bisa mengunduh NPP karena pengajuannya telah disetujui,"sebut Arkin.

Menurut Arkin, pendampingan dilakukan untuk memastikan peserta tidak hanya memahami tahapan pendataan, namun juga dapat menyelesaikan proses pengajuan NPP.

Bahkan setelah Bimtek pendataan selesai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Aceh Timur akan melanjutkan kegiatan dengan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan.

Seperti diketahui selain di Aceh Timur, ketua Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh. Nazaruddin Musa di dampingi Sekretarisnya, Arkin, juga sebelumnya mendorong motivasi guru, pegiat literasi dan pengurus atau pengelola perpustakaan (Pustakawan) untuk lebih proaktif mengembangkan dan menghadirkan perpustakaan sebagai sumber informasi.