Pemko Subulussalam Tanggung Biaya Pilkades Serentak Tahun Ini

RRI.CO.ID, Subulussalam : Pemerintah Kota Subulussalam resmi mengambil alih seluruh pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan dana desa sekaligus upaya mengakhiri masa transisi kepemimpinan di 34 desa yang selama ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Sabtu 21 Februar 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Subulussalam, Hamdansyah, menegaskan bahwa anggaran tidak lagi menjadi kendala seperti tahun sebelumnya. Kebijakan ini memastikan beban finansial pesta demokrasi tingkat desa tidak akan mengganggu pos belanja rutin desa yang saat ini kondisinya sangat minim.

Rancangan jadwal tahapan Pilkades tersebut direncanakan mulai bergulir pada April 2026, tepat setelah perayaan Idulfitri. Jika seluruh persiapan teknis di lapangan berjalan sesuai estimasi, proses pemungutan suara secara langsung diprediksi akan terlaksana pada bulan Juli mendatang.

"Kita rencanakan memang kemarin itu kita sudah buat jadwalnya, kita buat tahapan di April setelah habis Lebaran. Seluruh pagu anggaran Pilkades 2026 akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Subulussalam," ujar Hamdansyah.

Keputusan mempercepat Pilkades ini menjadi krusial mengingat 41,4 persen desa di Subulussalam saat ini dipimpin oleh Pj dengan kewenangan terbatas. Kondisi transisi yang berlangsung hingga dua tahun di beberapa wilayah dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Berdasarkan data DPMK, Kecamatan Rundeng menjadi wilayah dengan kekosongan jabatan definitif terbanyak, yakni mencapai 12 desa. Menyusul di posisi kedua adalah Kecamatan Sultan Daulat dengan delapan desa yang masih menunggu pemimpin hasil pilihan rakyat secara langsung.

Melalui pendanaan penuh dari APBK, Pemerintah Kota berharap tidak ada lagi alasan penundaan Pilkades akibat persoalan biaya. Kehadiran kepala desa definitif diharapkan mampu membawa stabilitas politik dan percepatan pembangunan di tingkat akar rumput setelah sekian lama bergantung pada pejabat sementara.