RRI.CO.ID, Subulussalam : Pemerintah Kota Subulussalam resmi mengajukan dua proyek infrastruktur besar untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil guna mempercepat pembangunan wilayah dan memperkuat konektivitas di Provinsi Aceh, Kamis 5 Februari 2026.

Wali Kota Subulussalam, M Rasyid, menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam pertemuan di Jakarta, ia menyerahkan surat permohonan dukungan dan rekomendasi untuk dua proyek krusial di daerahnya.

Dua usulan utama tersebut adalah pembangunan jalan tembus Gelombang–Muara Situlen serta pembangunan Kanal Oboh. Proyek ini dinilai akan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah ekonomi dan kebencanaan di wilayah barat–tenggara Aceh.

Melalui surat bernomor 000.7/2/SR/2026, pemerintah kota menekankan bahwa infrastruktur ini penting untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Usulan ini juga bertujuan mengurangi risiko bencana tahunan yang kerap melumpuhkan aktivitas warga.

Pembangunan jalan Gelombang–Muara Situlen diproyeksikan menghubungkan Subulussalam dengan Aceh Tenggara. Selama ini, akses kedua daerah harus memutar melalui Sumatera Utara dengan waktu tempuh mencapai 7 jam perjalanan darat.

M Rasyid menjelaskan bahwa jika jalan tembus ini terealisasi, waktu tempuh antar kabupaten tersebut bisa dipangkas menjadi hanya 2 jam. Hal ini tentu akan memotong biaya logistik dan mempermudah distribusi hasil bumi masyarakat.

"Infrastruktur jalan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pedalaman, membuka isolasi wilayah, dan memperkuat konektivitas di kawasan barat–tenggara Aceh," kata M Rasyid.

Selain jalur transportasi, proyek kedua yang diusulkan adalah Kanal Oboh sebagai pengendali banjir Sungai Lae Souraya. Sungai ini menjadi pemicu utama banjir yang merendam permukiman dan lahan pertanian setiap tahun.

Kanal Oboh dirancang untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai guna mengurangi risiko genangan di kawasan strategis kota. Proyek ini sangat mendesak mengingat besarnya kerugian sosial dan ekonomi yang dialami warga akibat banjir.

M Rasyid berharap Ketua DPD RI memberikan dukungan politik agar pemerintah pusat memprioritaskan kedua proyek tersebut. Penetapan sebagai PSN dianggap sebagai jalur tercepat agar pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan.

Sebagai data pendukung, Pemerintah Kota Subulussalam telah melampirkan berkas proposal yang memuat perencanaan teknis dan urgensi proyek. Dokumen ini menjadi dasar pertimbangan bagi kementerian terkait di tingkat nasional.

Surat usulan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia dan sejumlah menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat Subulussalam tersebut.