RRI.CO.ID, Subulussalam - Ketimpangan akses menuju bangku kuliah bagi putra-putri di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Menanggapi tantangan struktural ini, Pemerintah Kota Subulussalam bergerak cepat menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Syiah Kuala (USK) guna membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah diplomasi pendidikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid Bancin, yang melakukan audiensi khusus dengan Rektor USK, Prof. Mirza Tabrani. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di ruang kerja Rektor USK, Banda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Subulussalam secara blak-blakan memaparkan potret dunia pendidikan di wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Rasyid menegaskan bahwa akselerasi pembangunan daerah di masa depan tidak akan optimal tanpa adanya lompatan kualitas pada sektor pendidikan tinggi.

"Pendidikan adalah kunci kemajuan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kami menempatkan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah," ujar Rasyid Bancin, Kamis 16 Juni 2026.

Guna mendongkrak indeks pembangunan manusia, Rasyid membeberkan bahwa Subulussalam telah menempuh sejumlah kebijakan mandiri. Di antaranya adalah pendirian dua sekolah tinggi baru, program beasiswa luar daerah, hingga implementasi Sekolah Rakyat serta Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Kendati kebijakan-kebijakan lokal tersebut mulai menampakkan hasil positif, Pemko Subulussalam mengaku masih membentur dinding tebal dalam memperluas akses ke perguruan tinggi negeri (PTN) kluster utama. Faktor geografis dan ketatnya persaingan nasional kerap menjadi penjegal utama bagi pelajar asal Subulussalam.

"Kami datang ke USK untuk berdiskusi dan menjalin sinergi, khususnya terkait pengembangan SDM dan pendidikan tinggi. Kami berharap USK dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut," harap Rasyid.

Pertemuan strategis ini turut dikawal oleh Sekretaris Universitas USK Prof. Nur Fadli, Kepala Bappeda Kota Subulussalam, serta Anggota DPRK Subulussalam Dewita Karya untuk merumuskan teknis regulasi yang memungkinkan.

Merespons harapan besar tersebut, Rektor USK Prof. Mirza Tabrani mengapresiasi keagresifan Pemko Subulussalam dalam memperjuangkan nasib pendidikan warganya. Ia mengakui bahwa USK memikul tanggung jawab moral moral untuk memastikan keterwakilan putra-putri terbaik dari seluruh pelosok Aceh.

Namun, di sisi lain, Rektor menegaskan bahwa USK tidak dapat menabrak aturan hukum. Proses penerimaan mahasiswa baru di universitas tertua di Aceh tersebut tetap wajib tunduk pada regulasi ketat kementerian melalui tiga jalur resmi nasional yang berlaku.

Kendati demikian, Prof. Mirza memberikan angin segar dengan mengungkapkan bahwa formulasi khusus untuk daerah tertinggal atau perbatasan sebenarnya tengah digodok di tingkat pusat. Wacana skema afirmasi daerah ini bahkan sudah dibahas langsung bersama Menteri Pendidikan.

"Muncul gagasan menghadirkan skema yang dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan peningkatan akses pendidikan tinggi," pungkas Prof. Mirza mengenai peluang regulasi baru tersebut.