RRI.CO.ID, Subulussalam : Krisis kepemimpinan definitif melanda hampir separuh wilayah Kota Subulussalam setelah pemilihan kepala desa serentak gagal terlaksana akibat keterbatasan anggaran daerah pada tahun lalu, Sabtu (31/1/2026).

Tercatat sebanyak 34 desa hingga kini masih bergantung pada Penjabat (Pj) Kepala Desa, yang secara aturan memiliki kewenangan terbatas dibandingkan pejabat hasil pilihan rakyat secara langsung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Kota Subulussalam mengungkapkan bahwa penundaan ini berdampak pada 41,4 persen dari total keseluruhan desa yang tersebar di lima kecamatan.

Kecamatan Rundeng menjadi wilayah terdampak paling signifikan dengan 12 desa yang belum memiliki pemimpin tetap, diikuti Sultan Daulat dengan delapan desa yang masih berstatus transisi.

Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait efektivitas tata kelola pemerintahan desa, mengingat beberapa wilayah sudah dipimpin oleh penjabat sementara selama dua tahun berturut-turut.

Hamdansyah, Kepala DPMK Subulussalam, menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya mempercepat penyusunan tahapan agar pesta demokrasi tingkat desa ini dapat terealisasi pada tahun ini.

"Untuk tahapannya sedang dalam proses penyusunan, rencana dimulai selesai puasa," ujar Hamdansyah.