Sebut Nasib Subulussalam Mirip Papua, AJS Bedah Film Dokumenter Pesta Babi

RRI.CO.ID, Subulussalam - Aliansi Jurnalis Subulussalam (AJS) bersama sejumlah komunitas lintas sektor menggelar pemutaran dan diskusi film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026 malam ini bertujuan untuk membedah potret krisis agraria di Papua sekaligus merefleksikan kondisi lingkungan di Kota Subulussalam.

Pemutaran film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut dilaksanakan di Mesada Kopi, kawasan depan Kantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam. Selama 95 menit, puluhan jurnalis, aktivis, dan tokoh masyarakat menyaksikan dokumentasi perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

Kondisi tersebut memantik perhatian serius dari kalangan jurnalis lokal yang melihat adanya kesamaan pola eksploitasi lahan. Jurnalis Metro TV, Erdian, menegaskan bahwa pemutaran film ini tidak bertujuan untuk menyebarkan sentimen atau stigma negatif terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai ruang refleksi objektif.

"Diskusi dan nonton bareng film Pesta Babi ini bukan untuk membangun stigma negatif, melainkan untuk melihat bahwa kondisi di Papua hampir sama dengan situasi di Subulussalam. Kita di Subulussalam juga memiliki tanah adat yang menghadapi ancaman serupa," kata Erdian di lokasi kegiatan.

Erdian menambahkan, indikasi krisis agraria di wilayah administrasi Kota Subulussalam sudah terlihat nyata pada sektor perkebunan skala besar. Ia menyoroti dugaan pelanggaran oleh salah satu perusahaan swasta lokal yang aktivitas pembabatan lahannya disinyalir mulai merembet dan merusak kawasan lindung Ekosistem Leuser.

Respon terhadap film ini juga datang dari lembaga legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Ardhiyanto Ujung, mengapresiasi karya dokumenter tersebut karena dinilai berhasil merekam potret nyata dari gigihnya perjuangan masyarakat suku Marind dan Muyu dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

"Film ini menceritakan masyarakat lokal di sana yang telah memperjuangkan hak adat mereka secara konsisten. Dokumenter 'Pesta Babi' ini sangat bagus dan edukatif untuk ditonton oleh publik," ujar Ardhiyanto Ujung.

Sementara itu, Imum Mukim Batu-Batu, Saidiman Sambo, menilai narasi film melampaui judulnya yang teatrikal. Menurutnya, ritual adat pangan yang ditampilkan merupakan media penyampai pesan terkait kecemasan kolektif masyarakat Papua atas hilangnya hutan adat yang menjadi sumber logistik utama mereka.

Dari perspektif gender, perwakilan kelompok perempuan, Hikmah Caniago, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam advokasi lingkungan. Peran perempuan dinilai krusial karena mereka adalah kelompok yang paling pertama merasakan dampak langsung saat ekosistem hutan dan wilayah kelola pangan rusak.

"Saya ikut menyaksikan film ini dan melihat bagaimana pentingnya peran perempuan yang berusaha memperjuangkan hutan adatnya hingga ke Mahkamah Konstitusi. Lahan sawit seharusnya dikelola oleh masyarakat setempat, bukan melalui skema pembukaan hutan skala besar yang ekstraktif," tegas Hikmah.

Bagi masyarakat adat di berbagai daerah, hutan merupakan ruang kultural yang membesarkan dan memberi makan lintas generasi. Diskusi ini diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk memperketat pengawasan publik terhadap eksploitasi hutan, khususnya di wilayah Bumi Sada Kata, agar kerusakan lingkungan di Papua tidak terulang di Subulussalam.