RRI.CO.ID, Aceh Tamiang – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan penanganan sedimentasi dan pembersihan lumpur di kawasan permukiman warga pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Langkah ini diambil karena endapan lumpur menjadi persoalan utama yang mengganggu aktivitas masyarakat pascabencana, Selasa 26 Mei 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa percepatan pembersihan sisa material banjir tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan program Padat Karya Tunai (PKT). Skema ini sengaja dipilih agar proses pemulihan lingkungan melibatkan warga setempat secara langsung.

“Saya perlu melihat urusan perlumpuran di perumahan. Hal ini penting karena di Tamiang, sejak awal kita datang memang masalah utamanya lumpur. Hal itu yang harus saya kejar, supaya lumpur-lumpurnya segera dibersihkan dengan sistem padat karya sehingga masyarakat langsung terlibat,” ujar Dody saat memantau lokasi terdampak di Aceh Tamiang.

Program padat karya ini sebenarnya telah bergulir sejak masa tanggap darurat bencana. Selain untuk memulihkan fungsi kawasan permukiman, program berbasis masyarakat ini juga dirancang guna membantu memulihkan roda perekonomian warga yang terdampak.

Melalui skema PKT, pemilik rumah dan komunitas lokal dilibatkan aktif dalam membersihkan area tempat tinggal, lingkungan sekitar, hingga saluran drainase. Langkah pelibatan aktif ini disebut sebagai bagian dari instruksi langsung kepala negara dalam penanganan bencana.

“Program ini sudah kita kerjakan sejak awal bencana. Jadi pemilik rumah kita aktifkan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa masyarakat terdampak bencana ikut terlibat aktif dalam proses pemulihan,” kata Dody menjelaskan.

Berdasarkan pengamatan di salah satu lokasi peninjauan, proses pembersihan rumah warga telah berjalan selama tiga hari. Petugas dan masyarakat di lapangan harus bekerja ekstra lantaran kondisi kerusakan akibat endapan lumpur tergolong cukup berat.

Meski menghadapi kendala ketebalan sisa sedimentasi, Kementerian PU optimistis pengerjaan pembersihan fisik rumah warga di titik tersebut dapat rampung dalam waktu dekat agar pemukiman bisa kembali dihuni dengan aman.

“Di sini masih ada beberapa bagian rumah yang belum selesai dibersihkan. Mudah-mudahan 1 sampai 2 hari ke depan bisa selesai dan masyarakat bisa memiliki kehidupan yang lebih layak,” tutur Menteri PU.

Secara akumulatif, Kementerian PU mematok target penanganan hingga 23.000 titik rumah dan kawasan permukiman di wilayah Aceh Tamiang. Pola penanganan berbasis padat karya di kabupaten ini juga akan dijadikan acuan baku untuk penanggulangan bencana di tempat lain.

“Ini menjadi salah satu percontohan yang nanti akan kita duplikasi ke wilayah lainnya,” ucap Dody menambahkan.

Selain menyasar sektor perumahan, program PKT di Aceh Tamiang sejauh ini telah menyelesaikan normalisasi saluran drainase sepanjang 28.568 meter. Proyek padat karya spesifik drainase ini tercatat menyerap hingga 16.353 tenaga kerja lokal dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,45 miliar.

Kementerian PU memastikan program serupa akan segera diperluas ke sembilan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh yang mengalami kendala sedimentasi serupa, termasuk salah satunya di Kabupaten Pidie Jaya.

“Fokus utama memang di Aceh Tamiang karena dampaknya besar. Tetapi nanti juga akan ke Pidie Jaya dan beberapa daerah lain. Ada sekitar 10 kabupaten/kota di Aceh yang akan kita lakukan seperti ini, terutama wilayah yang terdampak lumpur di rumah-rumah warga,” pungkasnya.