Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, BPS Subulussalam Verifikasi Peserta JKN

RRI.CO.ID, Subulussalam – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam memperkuat sinergi dengan Dinas Sosial setempat untuk melakukan pengawasan lapangan terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini diambil melalui kegiatan Ground Check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II yang difokuskan pada verifikasi faktual terhadap data warga yang saat ini berstatus non-aktif.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang April 2026 ini bertujuan untuk menyaring kembali data penduduk agar bantuan iuran kesehatan dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Melalui pemutakhiran data yang akurat, Pemerintah Kota Subulussalam berharap tidak ada lagi warga kurang mampu yang terkendala akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.

Kepala BPS Kota Subulussalam, Adi Putra, menekankan bahwa integrasi data antara lembaga statistik dan dinas teknis merupakan kunci utama dalam validasi bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa kualitas data lapangan akan sangat menentukan arah kebijakan jaminan kesehatan di masa depan agar lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Akurasi data adalah pondasi utama agar layanan kesehatan di Kota Subulussalam semakin tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, kita memastikan setiap informasi yang masuk telah melalui proses verifikasi standar BPS untuk menjamin kualitasnya,” ujar Adi Putra, Senin 20 April 2026.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan yang terdiri dari 14 petugas pendamping PKH dan 5 pengawas organik BPS diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga. Para petugas bertugas melakukan pengecekan kondisi sosial ekonomi terkini peserta untuk memastikan apakah mereka masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran atau perlu dilakukan pembaruan status.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dengan menyampaikan informasi yang jujur dan transparan saat didatangi petugas di lapangan. Kejujuran warga menjadi faktor penentu dalam menciptakan basis data kemiskinan dan kesehatan yang bersih, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk menyejahterakan rakyat yang paling membutuhkan.

Optimalisasi data ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari tumpang tindih bantuan serta meminimalisir potensi konflik sosial akibat data yang tidak valid. Dengan berakhirnya tahap verifikasi pada 30 April mendatang, hasil ground check ini akan menjadi acuan resmi dalam menetapkan kembali daftar peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah.