DPR Sampaikan Hasil Pengawasan Pansus Pelaksanaa APBK Aceh Singkil Tahun 2025

RRI.CO.ID, Singkil - Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menyampaikan hasil pengawasan panitia khusus (Pansus) pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja (APBK) Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025.

Melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPR itu, anggota DPR menyampaikan beberapa temuan tim panitia khusus (Pansus) yang perlu dibenahi dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Antara lain, mulai dari temuan pelayanan dasar, pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hingga keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil Darto mengatakan, melalui kegiatan pelaksaan Pansus yang digelar anggota DPR masih ada sejumlah temuan baik teknis maupun non teknis tentang pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025.

Untuk itu Darto berharap, temuan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan pembelajaran demi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.

"Kegiatan pansus yang telah selesai dilaksanakan masih ada terdapat kendala yang dihadapi Dinas atau SKPK, untuk itu apa kami berharap dapat ditindak lanjuti agar seluruh pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat," sebut Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil, Darto, saat memimpin rapat Paripurna DPRK, Senin, 10 Agustus 2026.

Ramli Boga, sekretaris tim Pansus 1 DPR Aceh Singkil menyampaikan beberapa temuan pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 yang perlu dibenahi, (Foto : RRI/Salihin Barus)

Kemudian tambah Darto, sebelumnya DPR telah melakukan pengawasan pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 dengan membentuk 2 tim Panitia Khusus (Pansus).

Hasil amatan penyampaian hasil Pansus yang digelar melalui sidang Paripurna DPRK tersebut, langsung dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil. H. Safriadi Oyon yang di dampingi langsung oleh sejumlah Kepala SKPK.

Kemudian penyampaian beberapa temuan tim pansus dalam pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 itu, juga disaksikan sejumlah pejabat forum komunikasi daerah (Forkopimda) untuk ditindak lanjuti ke depan.