RRI.CO.ID, Singkil - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil, melalui Fraksi NasDem meminta Pemerintah Daerah memastikan seluruh warga yang terdampak banjir akhir November 2025 lalu masuk dalam daftar usulan penerima bantuan kebencanaan. Termasuk, penerima bantuan jatah hidup (Jadup) tahap kedua.

Permintaan tersebut langsung di sampaikan Ketua Komisi IV DPRK Aceh Singkil dan Ketua Fraksi NasDem, dr. Desra Novianto, Rabu, 3 Mei 2026.

" Kami meminta tidak ada data korban terdampak banjir yang tertinggal, data iniharus benar-benar disusun secara objektif,”sebut Desra Novianto.

Desra menyebutkan, sebelumnya mereka juga telah memanggil jajaran dari Dinas Sosial Aceh Singkil membahas perkembangan pendataan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir.

Langkah tersebut tegas Desra, merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi Fraksi NasDem dengan Kementerian Sosial yang masih membuka peluang bagi daerah untuk mengusulkan seluruh data warga terdampak banjir yang memenuhi kriteria.

Selanjutnya Desra juga berharap, proses pendataan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten agar tidak ada korban banjir yang tertinggalkn.

Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil. Ali Hasmi Pohan membenarkan saat ini pihaknya sedang melakukan proses penyelesaian administrasi berupa penyusunan data terdampak banjir yang akan di tuangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dan lampiran pendukung sebelum usulan diajukan lebih lanjut.

"Data warga yang terdampak banjir dalam penerima bantuan jadup sudah seluruhnya kita masukkan dalam usulan tahap dua, dan saat ini kami sedang memproses SK Bupati dan penandatanganan oleh Forkopimda Aceh Singkil,” ujarnya.

Kemudian Ali Hasmi menjelaskan, seluruh data warga terdampak banjir yang telah dimasukkan dalam usulan bantuan tahap kedua ke pemerintah pusat tersebut mencapai 8.071 kepala keluarga (KK) atau sekitar 33.129 jiwa.

Sementara untuk proses pencairan bantuan, Ali Hasmi belum dapat memastikan kapan bantuan tersebut disalurkan karena masih ada proses verifikasi dan persetujuan masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat.