Guru di Subulussalam Laporkan Surat Mutasi Palsu Berisi Nomor Rekening

RRI.CO.ID, Subulussalam - Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Simpang Kiri mendatangi kantor kepegawaian daerah untuk melaporkan upaya pemerasan bermodus mutasi jabatan. Para pendidik ini mengaku menerima pesan instruksi yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan posisi mereka, Senin 27 April 2026.

Kepala TK Negeri PKK Sada Kata Laeoram, Sri Astuti, menjadi salah satu korban yang hampir terjebak dalam skema penipuan ini. Ia mengaku dihubungi oleh seseorang yang mengaku pejabat dan diminta mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu melalui pesan WhatsApp.

Selain Sri Astuti, laporan serupa juga datang dari Kepala TK PKK Negeri Generasiku, Maya Lestari, yang merasa ragu dengan keaslian surat yang diterimanya Ia merasa dokumen PDF yang dikirimkan oleh orang tak dikenal itu memiliki banyak kejanggalan pada isinya.

"Kami hadir di BKPSDM karna surat ini memang cukup aneh, karna dia mengirimkan nomor rekening, makanya kami mau memastikan langsung ke pihak BKPSDM" ujar guru tersebut, Senin 27 April 2026.

Kehadiran para guru di kantor BKPSDM bertujuan untuk melakukan konfirmasi langsung guna memastikan status kepegawaian mereka. Langkah ini diambil karena adanya kepanikan yang meluas di kalangan tenaga pendidik terkait isu penataan aparatur sekolah.

Pihak otoritas kepegawaian memuji langkah cepat para guru yang segera melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi apa pun. Hal ini mencegah terjadinya kerugian materiil yang lebih besar di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pemeriksaan, nomor telepon yang tertera dalam pesan tersebut diidentifikasi sebagai nomor milik penipu. Pelaku sengaja mengincar guru, terutama di wilayah pedalaman, yang dianggap kurang mendapatkan akses informasi cepat mengenai birokrasi.

Kepala BKPSDM Kota Subulussalam, Rano Sartono, mengimbau agar seluruh ASN tetap bijak dan berhati-hati terhadap segala bentuk permintaan uang yang mengatasnamakan jabatan atau mutasi. Pemerintah menegaskan bahwa setiap proses penataan pegawai tidak dipungut biaya atau bersifat gratis.

Hingga saat ini, motif dan pelaku di balik penyebaran dokumen hoaks tersebut masih dalam penelusuran lebih lanjut. Masyarakat diminta segera melapor jika menemukan modus serupa yang merugikan nama baik institusi pemerintah.