RRI.CO.ID, Subulussalam : Nasib malang menimpa Bangun Angkat, petugas kebersihan yang bertanggung jawab merawat aset kolam renang milik Pemerintah Kota Subulussalam di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri. Warga setempat ini mengaku sudah selama 17 bulan atau sekitar satu setengah tahun terakhir tidak menerima honor dari pemerintah. Padahal, ia tetap berusaha menjaga area seluas ribuan meter persegi tersebut meski dalam keterbatasan, Sabtu 28 Februari 2026.

Selama masa penantian gaji tersebut, Bangun Angkat tetap melakukan aktivitas pembersihan seperti penyemprotan rumput agar area tidak semakin tertutup hutan. Mirisnya, biaya untuk membeli cairan pembersih dan kebutuhan lainnya seringkali harus ia rogoh dari dana pribadinya sendiri. Dedikasinya terhadap aset daerah ini berbanding terbalik dengan perhatian yang ia terima dari instansi yang menaunginya.

Tidak hanya persoalan honor yang menunggak, perlengkapan kerja dasar pun tidak pernah ia dapatkan dari pemerintah. Peralatan sederhana seperti parang dan cairan pembersih rumput (rondap) dilaporkan tidak pernah direalisasikan oleh dinas terkait. Kondisi ini memaksa pekerja lapangan bekerja dengan tangan hampa tanpa dukungan logistik yang memadai dari Dispora.

Upaya untuk menuntut hak dan fasilitas kerja sebenarnya sudah sering dilakukan melalui jalur birokrasi. Bangun mengaku telah berulang kali meminta kepala dinas untuk membuat proposal perbaikan dan pengadaan alat kerja, namun hingga kini hasilnya nihil. Permohonan yang disampaikan baik secara tertulis maupun langsung seolah membentur tembok tebal tanpa adanya kepastian.

Ketiadaan anggaran perawatan kembali menjadi alasan klasik di balik terbengkalainya fasilitas olahraga tersebut dan tertundanya hak pekerja. Dampaknya, petugas lapangan harus menanggung beban ganda, yakni bekerja tanpa gaji dan membiayai perawatan aset negara secara mandiri. Hal ini memicu keprihatinan terkait standar kesejahteraan tenaga kontrak atau petugas lapangan di lingkungan Pemko Subulussalam.

"Bahkan honor saya selama satu setengah tahun tidak menerima gaji," ujar Bangun Angkat dengan nada kecewa.

Ia menjelaskan bahwa situasi ini sudah berlangsung sangat lama dan sangat membebani kondisi ekonominya. Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib para pekerja kecil yang berada di baris depan menjaga aset-aset milik daerah.

Persoalan ini diharapkan segera mendapat titik terang melalui intervensi dari pimpinan daerah guna menyelesaikan tunggakan honor. Transparansi anggaran untuk pengelolaan sarana publik menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas seiring dengan rencana perbaikan fasilitas olahraga yang selama ini terbengkalai.