Pemko Subulussalam Usul Rp30 Miliar ke Mendes PDT untuk Infrastruktur Desa

RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam memperjuangkan usulan program pembangunan infrastruktur desa senilai Rp30 miliar kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulussalam saat beraudiensi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Pemko Subulussalam untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan pelosok desa.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, menyerahkan dua proposal usulan prioritas yang berfokus pada pembenahan fasilitas tata kelola pemerintahan desa serta peningkatan akses jalan lingkungan perdesaan.

Proposal pertama memuat permohonan dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan kantor desa permanen di 28 desa prioritas.

Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin menekankan bahwa ketersediaan fasilitas kantor yang representatif sangat vital untuk menunjang jalannya roda pemerintahan di tingkat paling bawah.

"Kantor desa yang layak dan permanen merupakan penopang utama kelancaran administrasi, ruang pelayanan masyarakat, sekaligus sentra aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa," kata Wali Kota Subulussalam.

Sementara itu, proposal kedua berfokus pada pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan pedesaan di 31 desa prioritas dengan nilai pagu usulan sebesar Rp15 miliar.

Pemerintah daerah menilai perbaikan sarana transportasi desa menjadi prioritas utama guna mendukung aktivitas harian masyarakat serta menggerakkan perekonomian lokal.

"Akses jalan yang memadai adalah urat nadi perekonomian desa. Infrastruktur ini akan mempermudah jangkauan ke fasilitas pendidikan, kesehatan, serta memperlancar distribusi hasil bumi antarwilayah," ujarnya.

Upaya penjemputan bola ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Subulussalam dalam menggaet dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).