Jumlah Dapur MBG yang Berhenti Beroperasi di Subulussalam Bertambah

RRI.CO.ID, Subulussalam - Krisis operasional melanda program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Subulussalam. Jika sebelumnya dilaporkan ada enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mogok berproduksi, per hari ini jumlah tersebut melonjak drastis menjadi tujuh titik dapur yang terpaksa berhenti beroperasi sementara, Kamis 11 Juni 2026.

Penghentian sementara aktivitas produksi dan distribusi makanan bergizi ini dipicu oleh kendala administrasi keuangan dari pusat. Tujuh dapur SPPG tersebut diketahui belum menerima pencairan dana operasional yang seharusnya ditransfer melalui skema rekening Virtual Account (VA) ke masing-masing pengelola dapur.

Berdasarkan data yang dihimpun, kemacetan operasional ini tersebar di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Rundeng, terdapat dua titik yang berhenti beroperasi, yaitu dapur SPPG di Lae Pemulaan (Jalan Syekh Hamzah Fansury) yang dikelola oleh Rizky Sinaga, serta dapur SPPG Pasar Rundeng (Jalan Raja Adil) yang dikelola oleh Ilham Nawati.

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Penanggalan, di mana dua dapur SPPG turut menghentikan aktivitasnya. Kedua titik tersebut berada di Penanggalan Lae Bersih yang dikelola oleh Ridwansyah Harahap, dan dapur SPPG Lorong At-Taubah di Desa Penanggalan yang dikelola oleh Ihsan Karina Bancin.

Sementara itu, wilayah Kecamatan Simpang Kiri dan Sultan Daulat juga tidak luput dari dampak keterlambatan dana ini. Dapur SPPG Subulussalam Timur di Jalan Raja Tua, Lae Oram (Kecamatan Simpang Kiri) yang dikelola Dedi Zasmawadi dipastikan mandek, bersamaan dengan dua dapur di Kecamatan Sultan Daulat, yakni di Desa Jambi Baru dan Desa Lae Langge.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kota Subulussalam, Sartika Anggraini, membenarkan adanya lonjakan jumlah dapur SPPG yang terpaksa meliburkan aktivitas pelayanannya akibat kendala anggaran tersebut, “Per hari ini Dapur SPPG yang tidak beroperasional ada tujuh SPPG,” ujar Sartika Anggraini.

Sartika menjelaskan bahwa saat ini otoritas BGN di tingkat daerah tidak dapat berbuat banyak selain berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat. Pihaknya mendesak adanya respons cepat agar pemblokiran atau keterlambatan transfer dana Virtual Account bisa segera teratasi.

“Saat ini kami tengah menunggu, semoga dana segera masuk, dan SPPG bisa beroperasional kembali,” harap Sartika mengenai kepastian keberlanjutan program pemenuhan gizi anak sekolah tersebut.

Kendati proses distribusi makanan tambahan ini terhenti di tujuh wilayah tersebut, Sartika mengklaim hingga saat ini belum ada laporan gejolak atau protes formal dari para orang tua murid maupun sekolah yang menjadi sasaran program. “Kita belum ada mendapat keluhan dari para penerima manfaat MBG di dapur SPPG yang tidak beroperasional ini,” pungkasnya.