Komisi B DPRD Dorong Dinas Pariwisata Lakukan Penguatan Kampung Wisata Yogya

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya penguatan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah dalam pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Pengembangan kampung wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penataan destinasi menjadi fokus pembahasan untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Komisi B DPRD Kota Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Rabu, 24 Juni 2026 yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mohammad Sofyan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang mencakup penguatan program penunjang, penyusunan calendar event sport tourism, optimalisasi kampung wisata, serta penyelenggaraan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC).

Terkait Kampung Wisata, Lucia mengakui, masih terdapat sejumlah kampung wisata yang berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa beberapa kampung wisata telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi destinasi berakreditasi mandiri, maju, dan berkembang.

Sebagai langkah konkret, Dinas Pariwisata telah menjalin kerja sama dengan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mengarahkan kunjungan tamu-tamu kedinasan ke kampung wisata. Selain itu, anggaran bagi penampil Wayang Jogja Night Carnival di tingkat kemantren juga dipastikan telah dialokasikan dalam perencanaan.

Di sisi lain, Bappeda Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa pembaruan program seluruh organisasi perangkat daerah belum dapat dipaparkan secara rinci karena proses penyelarasan masih berlangsung. Pembahasan Perubahan RKPD 2026 saat ini masih berada pada tahap sinkronisasi program dan kegiatan sehingga penentuan lokasi pelaksanaan teknis akan dimatangkan dalam pembahasan berikutnya.

Menanggapi paparan tersebut, Mohammad Sofyan menegaskan, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Yogyakarta melalui sektor pariwisata. Menurutnya, peningkatan kualitas destinasi harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama wisata.

"Dinas Pariwisata merupakan roh penggerak ekonomi kota. Kita ingin menghadirkan wisata yang berkualitas, tetapi saat ini perkembangan kampung wisata belum efektif dan belum merata. Karena itu, peningkatan SDM masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.

Sofyan menjelaskan, pengembangan kampung wisata tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, turut menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi pengembangan kawasan Sumbu Filosofi serta rencana penerapan kawasan penuh pedestrian di Malioboro. Ia meminta agar pemerintah menyiapkan program yang lebih konkret, termasuk penyusunan rute wisata di kawasan njeron beteng.

Selain itu, Krisnadi mengusulkan, agar operasional shuttle Malioboro dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Ia juga meminta rekapitulasi anggaran penyelenggaraan WJNC di setiap kemantren disampaikan secara transparan.

Sementara itu, anggota Komisi B lainnya, Sigit Nurcahyo mendorong, adanya penerapan konsep pentahelix secara lebih optimal dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Menurutnya, manfaat sektor pariwisata perlu dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Sigit juga mengusulkan agar kunjungan tamu yang selama ini terpusat di Loji Paris dapat diarahkan ke berbagai kampung wisata sehingga dampak ekonomi dapat tersebar lebih luas. Senada dengan itu, Ipung Purwandari berharap berbagai usulan program dari DPRD dapat diakomodasi demi mendukung pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memastikan setiap program pembangunan sektor pariwisata tidak hanya mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penguatan kampung wisata, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan aktivitas pariwisata di berbagai wilayah Kota Yogyakarta.