RRI.CO.ID, Yogyakarta – Kerusakan lingkungan di Indonesia yang kini menjelma menjadi krisis ekologi, sangat dipengaruhi tata kelola sumber daya alam serta arah politik hukum. Doktor Politik Islam UMY, Muhammad Wahdini melihat adanya persoalan serius, dalam krisis ekologi di Indonesia.

”Peningkatan kerusakan lingkungan berjalan beriringan dengan berkembangnya orientasi industrialisasi,” ucapnya secara tertulis, Sabtu, 25 Juli 2026. ”Di sisi lain, Muhammadiyah menempatkan isu krisis ekologi sebagai isu yang harus direspons, sebagai tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.”

Ia melihat komitmen Muhammadiyah terhadap isu lingkungan, yang telah dibangun sejak awal tahun 2000, melalui Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Komitmen ini semakin diperkuat dalam Muktamar di Makassar pada 2015.

Sejak saat itu, Muhammadiyah secara aktif merespons berbagai kebijakan negara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Baik melalui sikap resmi organisasi maupun pengembangan pemikiran keislaman di bidang ekologi.

Menurut Wahdini, dialektika antara negara dan Muhammadiyah lahir dari perbedaan paradigma tentang politik hukum ekologi. Negara sebagai pemegang otoritas dalam pembentukan hukum, sementara Muhammadiyah sebagai kekuatan sipil.

”Perbedaan ini melahirkan kritik sekaligus membuka ruang dialog dalam pengelolaan lingkungan,” katanya. ”Hubungan ini, mengarah ke rekonstruksi politik hukum ekologi.”

Melalui konsep tersebut, politik hukum ekologi didorong tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi. Tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai kemaslahatan.