RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Perkeretaapian UMY Profesor Sri Atmaja Putra, menyoroti sistem keselamatan kereta api di Indonesia. Hal ini mengacu pada insiden tabrakan, antara KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Ia meminta semua pihak, untuk menunggu hasil investigasi pihak KNKT, terkait insiden tabrakan tersebut. Berbagai spekulasi yang muncul dan berkembang di ruang publik sebaiknya tidak dijadikan dasar penilaian.

”Hasil investigasi dari KNKT menjadi kunci untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kecelakaan,” katanya melalui pernyataan tertulis, Minggu, 3 Mei 2026. ”Hasil dari KNKT tentu saja lebih obyektif dan komprehensif.”

Sebetulnya, sistem keselamatan perkeretaapian di Indonesia telah memiliki landasan kuat, melalui Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang berbasis manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan. Regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007.

”Termasuk acuan pada standar internasional, seperti ISO 45001 dan ISO 31000,” ucapnya. ”Namun, insiden di Bekasi Timur menjadi refleksi penting terkait implementasi sistem di lapangan, perlu evaluasi menyeluruh.”

Mulai dari sistem persinyalan, komunikasi, kondisi jalur, hingga kepatuhan terhadap prosedur operasional oleh petugas. Sebab, keselamatan tidak bisa dilihat secara parsial, karena merupakan satu kesatuan sistem.

”Yang melibatkan prasarana, sarana, manusia, prosedur, hingga lingkungan eksternal,” ucapnya. ”Dan yang penting adalah pendekatan berbasis pencegahan, bukan sekadar respons reaktif setelah insiden kecelakaan terjadi.”

Pendekatan itu mencakup inspeksi rutin, penerapan sistem deteksi dini, serta penguatan sistem fail-safe, yang mampu mencegah kegagalan berujung kecelakaan. Tantangan lainnya terkait kepadatan jalur kereta di wilayah Jabodetabek.

”Dengan headway yang semakin pendek turut menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya. ”Kompleksitas ini menuntut sistem keselamatan yang lebih adaptif dan presisi.”