RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pemerintah harus meminimalkan potensi risiko, terkait rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW). Sebab, jika tidak dikelola dengan benar, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi teknologi surya dari Tiongkok.

Pakar Ekonomi Energi UMY Dessy Rachmawatie tidak ingin Indonesia hanya sebagai penonton. Apalagi saat ini, Tiongkok sudah lebih dulu mengembangkan teknologi surya, melalui pembuatan panel surya dan sudah dipasarkan secara global.

”Jangan sampai Indonesia tidak serius membangun industri komponen dalam negeri,” ucapnya, Sabtu, 18 April 2026. ”Jika kebijakan hanya fokus mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas PLTS berisiko memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap impor.”

Sekitar tahun 2000-an, Tiongkok sudah mengembangkan energi terbarukan. Namun saat itu, mereka terlebih dahulu membangun ekosistem industri, mendorong inovasi perusahaan domestik, menyiapkan skema pembiayaan, serta mengembangkan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan.

”Tiongkok membangun sistemnya terlebih dahulu selama puluhan tahun,” katanya. ”Hasilnya, mereka mampu mencapai ratusan gigawatt dan menguasai pasar teknologi surya global.”

Ia menegaskan bahwa proyek 100 GW PLTS bukan sekadar program kelistrikan, melainkan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional. Jika dijalankan serius, program ini memiliki berbagai dampak positif.

”Yaitu dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta mempercepat pemerataan pembangunan,” ucapnya. ”Khususnya di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.”