KBRN, Yogyakarta: PSSI kini tengah menyiapkan kontrak untuk pelatih timnas Indonesia yang baru yaitu John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut akan mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Patrick Kluivert.

Selain menyiapkan kontrak jangka menengah, PSSI juga memberi sinyalemen tetap akan melanjutkan proses naturalisasi pemain. Hal itu demi mendukung skuad yang memadai untuk John Herdman kelak.

Berkaitan dengan hal itu, Kanwil Kemenkum DIY punya pandangan soal proses naturalisasi yang terbilang gencar di era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY menegaskan, naturalisasi istimewa yang diberikan kepada atlet tidak pernah dilakukan secara instan, melainkan melalui mekanisme hukum yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan, naturalisasi atlet adalah salah satu bentuk pemberian status kewarganegaraan yang sifatnya khusus karena menyangkut kepentingan bangsa di bidang olahraga. Proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi hanya demi kepentingan sesaat.

“Publik perlu memahami bahwa naturalisasi atlet bukan jalan pintas. Ada prosedur panjang, mulai dari pengajuan oleh federasi olahraga, kajian oleh kementerian terkait, persetujuan DPR, hingga keputusan Presiden. Semua tahap itu wajib ditempuh agar naturalisasi benar-benar sah dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Agung.

Menurutnya, mekanisme ini menjadi penting agar pemberian kewarganegaraan kepada atlet benarbenar dilakukan dengan pertimbangan matang. Salah satu contohnya adalah dalam sepak bola, di mana sejumlah pemain keturunan maupun asing telah mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat tim nasional.

Proses panjang yang mereka lalui merupakan bukti bahwa naturalisasi bukanlah sekadar “jalan singkat”, melainkan sebuah langkah strategis yang diatur negara. Agung juga menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap proses naturalisasi. Masyarakat berhak mengetahui alasan dan urgensi di balik pengajuan naturalisasi seorang atlet. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat memahami bahwa kebijakan ini bukan sekadar keputusan politis, tetapi bagian dari strategi pembangunan olahraga nasional.

“Pemerintah memastikan semua proses berlangsung terbuka. Kita ingin publik percaya bahwa setiap atlet yang dinaturalisasi telah melalui verifikasi yang ketat, baik dari sisi administrasi, legalitas, maupun kontribusi nyata yang bisa diberikan kepada bangsa,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa naturalisasi atlet juga tidak boleh dipandang hanya dari sisi prestasi jangka pendek. Kehadiran atlet naturalisasi harus menjadi inspirasi bagi pengembangan olahraga nasional, sekaligus motivasi bagi atlet lokal untuk terus meningkatkan kemampuan.

“Selain memberikan dampak pada peningkatan kualitas tim nasional, naturalisasi juga diharapkan membawa transfer pengetahuan, etos kerja, hingga pengalaman internasional yang bisa ditularkan kepada pemain lokal. Dengan begitu, pembangunan olahraga berjalan beriringan antara jangka pendek dan jangka panjang,” kata Agung. (ros/rini)