Percepat Layanan, Dukcapil Kulon Progo Buat Layanan Bela Akta Pro

RRI.CO.ID, KULON PROGO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulon Progo memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) “Bela Akta Pro” yang digelar pada Senin, 21 September 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama antara Dukcapil Kabupaten Kulon Progo dengan BPJS Kesehatan, yang diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan dan pemutakhiran data adminduk guna memperluas serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dasar.

Kepala Dukcapil Kabupaten Kulon Progo Taufik Amrullah, menjelaskan, inovasi dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif dan berkualitas.

“Melalui kerja sama dengan BPJS dan jejaring pelayanan lainnya, kami berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat. Dukcapil menempatkan inovasi dan sinergi ini sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam mendukung keberhasilan program ini. Fasilitas kesehatan merupakan titik awal terjadinya peristiwa kelahiran yang harus segera ditindaklanjuti dengan pencatatan adminduk.

“Kolaborasi dengan tenaga kesehatan, khususnya rekan-rekan bidan, menjadi bagian yang sangat penting. Fasilitas kesehatan adalah garda terdepan di mana peristiwa kelahiran terjadi. Dengan integrasi ini, pencatatan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.

FGD “Bela Akta Pro” ini melibatkan beragam pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Pemerintah Kalurahan Giripeni dan Kedungsari, JNT, SLB Bakti Wiyata Giripeni dan media.

Melalui keterlibatan multi-pihak ini, forum diskusi diharapkan mampu menghasilkan rumusan langkah konkret untuk memperkuat implementasi program, memperjelas peran tiap instansi, serta membangun mekanisme pelayanan yang terintegrasi secara berkelanjutan.

“Harapan kami, ‘Bela Akta Pro’ berkembang menjadi model kolaborasi pelayanan yang permanen. Target utamanya memastikan setiap anak di Kulon Progo memperoleh hak identitas dan dokumen kependudukan secara resmi sejak awal kehidupannya,” ujarnya.