Pemkab Kulon Progo Perkuat Akselerasi Penanganan Kemiskinan Daerah

RRI.CO.ID, KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperkuat komitmen dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan daerah. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pemkab Kulon Progo mencanang inovasi bernama PRAMANA (PRiksa lan pilah datA warga Miskin kAnthi NyatA). Inovasi ini sebagai tata kelola baru pembenahan data kependudukan agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran.

Langkah ini dibahas secara intensif dalam Rapat Koordinasi TKPK yang berlangsung di Ruang Rapat Kiskendo, Kompleks Pemkab Kulon Progo, pada Senin 14 September 2026. Inovasi PRAMANA bertumpu pada penguatan dasar hukum melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Verifikasi dan Validasi Penduduk Miskin.

Regulasi ini disiapkan untuk menciptakan alur kerja yang seragam, transparan, dan berkeadilan dari tingkat kabupaten hingga padukuhan. Hadirnya Raperbup ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi inclusion error (warga mampu yang terdaftar) maupun exclusion error (warga miskin yang terlewat dari bantuan).

Secara teknis, inovasi PRAMANA memadukan pemanfaatan teknologi informasi dengan verifikasi faktual di lapangan. Kepala Bapperida Kulon Progo, Aris Nugroho, menyampaikan pencocokan data nasional dengan fakta di lapangan merupakan kunci utama ketepatan intervensi program pemerintah.

"Harapan kita data kemiskinan itu valid karena nanti digunakan sebagai dasar intervensi. Kita gunakan database DTSEN, lalu di lapangan dimasukkan parameter pekerjaan, pendapatan, hingga aset. Dengan verifikasi lapangan seperti ini, kita tahu kondisi sebenarnya secara by name, by address, hingga lokasinya," ujarnya.

Guna menjaga ketepatan data, lanjutnya, program PRAMANA mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Data hasil verifikasi lapangan akan diuji publik melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang menghadirkan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, jajaran BPS, serta pendamping sosial.

Forum ini menjadi sarana evaluasi dan koreksi bersama untuk mengurai ketidaksesuaian desil kependudukan sekaligus mengevaluasi ketepatan penyaluran bantuan pada periode sebelumnya.