Wakil Bupati Kulon Progo Berikan Perhatian pada Tukang Becak Desil 9

RRI.CO.ID, KULON PROGO — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen menjamin pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pemkab Kulon Progo prihatin atas munculnya kasus warga yang terancam tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi akibat kendala ekonomi serta ketidaksesuaian desil.

Sebagai respons cepat permasalahan tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, telah meninjau langsung kediaman Timbul, seorang warga Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, pada Senin 24 Agustus 2026. Timbul yang bekerja sebagai buruh tukang becak dengan penghasilan tidak menentu ini tercatat masuk dalam desil 9 (kategori mampu) dalam pendataan kemiskinan.

Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan keluarganya kesulitan mengakses bantuan serta terancam tidak mampu membiayai anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan, sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan yang mendasar dan tidak dapat ditawar.

"Kami harus memastikan dan terjun langsung, apalagi mendengar ada anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan," ujarnya, Senin 24 Agustus 2026.

Di lokasi kunjungan, Ambar langsung berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi, memvalidasi, serta menyesuaikan status penetapan desil warga dari desil 9 menjadi desil 1 atau 2 sesuai fakta kondisi ekonomi riil di lapangan.

Ambar menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara proporsional dan sesuai tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Kami yang pasti, harus melangkah sesuai aturan, prosedur, dan kenyataan di lapangan," ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, Ambar mengonfirmasi bahwa kondisi ekonomi keluarga timbul memang membutuhkan dukungan dan penanganan segera. Pemerintah Kabupaten terus berkoordinasi dengan BPS dan pihak kelurahan setempat untuk menyelesaikan proses pembenahan data secepatnya.

Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemkab Kulon Progo menginstruksikan seluruh jajarann6a untuk memperketat mekanisme pendataan desil kemiskinan. Pemkab akan memperkuat sinkronisasi data secara berjenjang untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran kedepannya.

"Kami minta Lurah hingga Panewu untuk terlibat aktif mendata dan memvalidasi warga yang sekiranya tidak sesuai. Data harus sinkron dan pasti antara fakta di lapangan dengan yang tercatat di pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Timbul, warga Padukuhan Ngentakrejo, Kemewan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, kebingungan setelah data tingkat kesejahteraan keluarganya naik mendadak, dari Desil 1 ke Desil 9.

Akibat perubahan ini, putranya kesulitan mengurus keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk studinya dan saat ini harus memakai jalur mandiri. Ia terancam gagal mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Luki saat ini menjadi mahasiswa baru di program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Timbul mengaku, selama ini keluarganya tercatat berada pada kategori Desil 1, yakni kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima berbagai skema bantuan sosial dan pendidikan dari pemerintah Hal ini otomatis menggugurkan kepesertaan Luki dalam program KIP-Kuliah. Akibatnya hal ini, ia justru dibebani biaya pendidikan jalur Mandiri yang mencapai Rp15 juta.

Saat ini, Timbil telah menyetor uang muka sekitar Rp7,5 juta hingga Rp10 juta, dengan sisa pelunasan ditenggat hingga akhir Desember mendatang.

Timbul, menegaskan dirinya tidak pernah mendapat verifikasi atau wawancara lapangan terkait kenaikan kelas ekonomi keluarganya tersebut.

"Lha wong saya cuma pengayuh becak. Kalau hari biasa dan sepi, sehari narik sekali dua kali sudah lumayan. Saat dicek di balai desa desilnya naik jadi 9. Ya bingung saya. Terus saya tanya Lurah. Kalau saya enggak minta tolong sama Bapak, ya minta sama siapa lagi?. Harapan saya ya mudah-mudahan bisa kembali ke desil asal," ujarnya.