BNPB Undang Sri Sultan HB X Berbagi Pengalaman Bencana di GFSR 2026

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berbagi pengalaman penanganan bencana dalam The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026. Forum tingkat internasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9–10 September 2026 di Jakarta.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan bahwa DIY memiliki rekam jejak penting dalam penanggulangan bencana yang sangat relevan untuk dibagikan kepada dunia. Salah satu yang utama adalah pembelajaran penanganan gempa bumi Yogyakarta 2006 yang kini tepat memasuki usia dua dekade.

Hal tersebut disampaikan Raditya usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 10 Agustus 2026. GFSR 2026 nantinya akan digelar bersamaan dengan Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference ke-5.

"Kami dari BNPB saat ini sowan Ngarsa Dalem untuk mengundang beliau pada acara Global Forum for Sustainable Resilience di Jakarta. Kenapa ini menjadi penting? Karena Yogyakarta memiliki pembelajaran yang sangat banyak di bidang kebencanaan. Pembelajaran yang paling penting adalah 20 tahun gempa Jogja 2006 dan sekarang sudah 2026, sehingga pengalaman beliau tentu sangat dibutuhkan," katanya.

Menurut Raditya, BNPB ingin mendorong gagasan mengenai pembangunan resiliensi bangsa yang berakar dari tingkat masyarakat. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai elemen utama dalam membangun ketangguhan menghadapi berbagai risiko bencana.

"Selanjutnya, bersama Ngarsa Dalem kami juga membahas bagaimana mengangkat konsep sustainable resilience di mata dunia. Konsep ini sebenarnya sudah pernah diusung Indonesia juga tahun 2022 kemarin, saat Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction," ujarnya.

Raditya menjelaskan bahwa konsep sustainable resilience mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, ketahanan masyarakat, hingga pembiayaan risiko. Pendekatan terpadu ini dinilai krusial agar seluruh sektor bergerak sinergis.

"Kita lihat kejadian bencana saat ini juga tidak hanya karena alam saja faktornya, tapi juga karena ada perubahan iklim yang berdampak pada bencana, dan bencana bisa berdampak pada pembangunan, termasuk bagi lingkungan masyarakat. Karena itu, kita tidak bisa lagi bicara sendiri-sendiri, dan harapannya nanti tahun 2030 Indonesia bisa mengeluarkan konsep baru ini untuk global framework," ucapnya.

Untuk memperkuat resiliensi berkelanjutan, BNPB mengidentifikasi lima pilar utama, yakni tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat.

Saat ini Indonesia juga tengah menyiapkan kerangka Nusantara untuk resiliensi berkelanjutan sekaligus mengajukan diri menjadi tuan rumah Konferensi Dunia Pengurangan Risiko Bencana pada 2030 mendatang.