RRI.CO.ID, Kulon Progo - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY bersama KPP Pratama Wates menggelar Forum Konsultasi Publik dan Business Development Services (BDS) di Aula Sermo, KPP Pratama Wates, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Acara ini mengusung tema "UMKM Naik Kelas: Mahir Kelola Keuangan di Era e-Commerce dan Tetap Menikmati PPh Final UMKM 0.5%" dengan menggandeng jajaran pemerintah daerah, akademisi, hingga kalangan usahawan.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kulon Progo, perwakilan Universitas UPN Veteran Yogyakarta, serta pelaku UMKM terpilih.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebur dilaksanakan untuk menjaring masukan dan umpan balik dari Wajib Pajak guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.

Sementara itu, program BDS difokuskan untuk membina pelaku UMKM agar usahanya berkembang sekaligus meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Kepala KPP Pratama Wates, Yulianingsih, memperkenalkan Coretax System, yakni sistem inti administrasi perpajakan baru milik DJP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu platform digital terpadu. Layanan ini mencakup administrasi, permintaan informasi, pengaduan, saran, edukasi, hingga pengetahuan dasar perpajakan.

"Dengan Coretax, Wajib Pajak dapat datang langsung ke KPP atau memanfaatkan layanan konsultasi lain yang disediakan apabila terdapat kendala dalam mengakses dan menggunakan Coretax untuk dibantu oleh petugas," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Iffah Mufidati, berencana membentuk Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Kulon Progo yang terstruktur dari tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten.

"Forum ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menggali potensi serta keunggulan masing-masing wilayah, terutama di bidang Food, Fashion, and Craft. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota sekitar diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku UMKM," ucapnya.

Untuk memperkuat tata kelola usaha, perwakilan Tax Center UPN Veteran Yogyakarta, Heri Susanto, menyampaikan materi mengenai pembukuan dan laporan keuangan agar UMKM lebih tertib secara administrasi. Acara juga diisi penyuluhan perpajakan oleh Penyuluh Pajak Kanwil DJP DIY dan KPP Pratama Wates, Ari Subroto dan Stephanus Manovan Setyanta.