RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY mencatatkan hasil yang optimal dalam Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) periode Juli 2026. Berdasarkan rekapitulasi data survei, Kanwil Kemenkum DIY berhasil meraih nilai 3,99 dari skala 4 untuk kedua kategori tersebut.

Capaian ini mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat di wilayah DIY. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan Kanwil Kemenkum DIY.

"Hasil survei ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang kami berikan. Capaian ini akan terus dijaga dan kami jadikan motivasi untuk memperkuat tata kelola yang bersih, inklusif, dan responsif," ujar Agung, Selasa, 4 Agustus siang.

Nilai tinggi pada SPAK menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang kuat terhadap komitmen pencegahan korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, nilai SPKP menegaskan mutu kepuasan masyarakat terhadap kemudahan, kepastian, dan kecepatan akses layanan hukum yang diberikan Kemenkum DIY.

“Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk terus mempertahankan standar pelayanan tinggi ini melalui pembenahan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan,” ucapnya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sendiri adalah kuesioner untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap integritas pelayanan publik. Penilaian ini mencakup pencegahan diskriminasi, kecurangan, dan pungutan liar.

Sedangkan untuk Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) adalah alat ukur yang dipakai oleh instansi pemerintah atau badan publik guna menilai tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian ini membandingkan antara harapan pengguna dengan kenyataan pelayanan yang diterima untuk mewujudkan Zona Integritas serta pelayanan prima.