RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026. Kesiapan ini dimatangkan melalui keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum DIY dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Penyelenggaraan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh unit penyelenggara mengenai mekanisme pelaksanaan program. Tim Analis SDM Aparatur Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan tersebut secara daring, Senin, 27 Juli kemarin.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa program magang ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung perluasan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) melalui pemberian pengalaman kerja langsung di instansi pemerintah. Kementerian Hukum secara komprehensif berpartisipasi sebagai unit penyelenggara dengan total kebutuhan mencapai 867 formasi yang tersebar di 47 unit penyelenggara.

Untuk Batch I, dialokasikan sebanyak 667 lowongan pada 35 unit penyelenggara, sementara 204 lowongan tersisa akan dipenuhi pada Batch II. Kanwil Kementerian Hukum DIY sendiri masuk ke dalam unit penyelenggara Batch I dengan alokasi sebanyak 13 formasi.

"Kami menyambut baik dan siap memfasilitasi 13 peserta magang yang akan bergabung di Kanwil Kementerian Hukum DIY. Program ini adalah kesempatan emas, baik bagi para fresh graduate untuk menyelami dunia kerja birokrasi, maupun bagi organisasi untuk mendapatkan ide-ide segar," ujar Agung Rektono Seto selaku Kepala Kanwil Kemenkum DIY.

Seluruh rangkaian jadwal pelaksanaan, mulai dari pendaftaran, rekrutmen, hingga seleksi nasional, ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan magang dimulai pada 10 Agustus 2026. Lebih lanjut, Agung Rektono Seto memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini.

"Saya telah menginstruksikan jajaran SDM dan para mentor yang ditunjuk untuk melakukan pembimbingan secara profesional dan akuntabel. Kami pastikan para peserta magang mendapatkan pengalaman kerja yang objektif, khususnya dalam mendukung keterbukaan dan memaksimalkan layanan publik," ucapnya, Rabu, 29 Juli siang menegaskan.