KULON PROGO — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat, dalam rangka mendukung operasional Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya. Hingga saat ini, tim transisi tercatat telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak dua kali untuk menjalankan tugas dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, seperti terkait pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) selama masa transisi menunggu proses pengadaan definitif.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menyediakan tenaga pendidik yang diambil dari guru ASN maupun PPPK yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan sebagai 'Guru Tamu' di Sekolah Rakyat.

Berdasarkan surat resmi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos RI yang dikirimkan kepada Pemkab Kulon Progo, terdapat sejumlah kebutuhan tenaga pendidik untuk menyukseskan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan program matrikulasi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengungkapkan, tim transisi ini telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak dua kali untuk mematangkan persiapan, terutama terkait pemenuhan tenaga pendidik.

"Tim transisi ini mempunyai tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif," ujarnya, Senin 20 Juli 2026.

Ernawati mengakui bahwa penugasan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten.

"Ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri karena kita memang terus terang guru juga masih kekurangan. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen Pemkab untuk mendukung, tetap akan ditugaskan beberapa guru tamu," ujarnya.

Berdasarkan surat resmi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos kepada Pemkab Kulon Progo, kebutuhan tenaga pendidik difokuskan untuk dua agenda besar, yakni Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan program matrikulasi.

Untuk MPLS, diperlukan sebanyak 9 orang guru, dengan prioritas guru olahraga yang nantinya juga bertugas membantu proses cek kebugaran serta pemeriksaan kesehatan para siswa. Sementara untuk Matrikulasi Diperlukan minimal 23 orang guru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari total kebutuhan tersebut, saat ini baru terpenuhi 12 guru dari wilayah Kulon Progo.

Untuk menutup kekurangan 11 guru lainnya, jelas Erna, tim transisi yang melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Pendidikan Menengah (Dikmen), serta BKPSDM akan berkoordinasi dengan Dikmen Provinsi dan Kemenag, khususnya untuk pengadaan guru agama.

Terkait guru agama, saat ini baru terdata untuk siswa Muslim dan Kristen asal Kulon Progo. Namun, karena siswa SR juga ada yang berasal dari Sleman dan Bantul, kebutuhan ini masih akan berkembang menyesuaikan basis data dari luar daerah. Selain itu, Pemkab juga berharap adanya dukungan tenaga pendidik dari rintisan Sekolah Rakyat yang ada di Sleman dan Bantul.

Ia menjelaskan, Berdasarkan informasi terbaru dari Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) selaku Project In Charge (PIC), Sekolah Rakyat Kulon Progo masuk dalam gelombang kedua yang pelaksanaan MPLS-nya dijadwalkan pada 31 Juli 2026.

"Untuk SR tahap dua ini total ada 93 sekolah di Indonesia. Ada yang mulai 13 atau 14 Juli, ada yang 31 Juli, dan ada yang 31 Agustus. Untuk Kulon Progo diputuskan tetap akan mengadakan mulai 31 Juli," kata Ernawati.