RRI.CO.ID, Kulon Progo — KPU Kulon Progo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meninjau ulang dan menyusun standar pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, mengatakan, penyelenggaraan FKP ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2017, yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.

"Forum Konsultasi Publik kali ini mengusung tema peninjauan ulang dan penyusunan standar pelayanan di KPU Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017, di mana penyelenggara pelayanan publik wajib menggelar FKP," ujarnya, di KPU Kulon Progo, Rabu 22 Juli 2026.

Budi menambahkan, pihak KPU Kulon Progo telah menyerahkan draf dokumen yang mencakup 10 jenis standar pelayanan publik di KPU Kabupaten Kulon Progo kepada para peserta forum. Draf tersebut dibahas secara mendalam untuk mendapatkan tanggapan, saran, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, FKP menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perspektif antara KPU selaku penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan.

"FKP ini bertujuan menyelaraskan antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat penerima layanan. Kadang kami merasa pelayanan yang diberikan sudah baik, namun ada kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat yang belum terserap secara peka. Oleh karena itu, kami memohon masukan dan saran dari seluruh pihak untuk perbaikan standar pelayanan kami ke depan," ujarnya.

Melalui peninjauan dan penyusunan kembali standar pelayanan ini, KPU Kulon Progo berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.