RRI.CO.ID, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pembangunan kawasan perkotaan harus tetap berlandaskan pada manusia, budaya, dan karakter daerah. Menurutnya, kota masa depan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga identitas sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan Sri Sultan saat menerima kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas berbagai gagasan mengenai pengembangan permukiman dan penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Turut mendampingi Sri Sultan dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY Danang Setiadi, serta Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti.

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah menyerahkan buku karyanya berjudul Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045. Buku tersebut memuat peta jalan pembangunan perumahan nasional sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi tidak hanya membahas penyediaan hunian, tetapi juga berbagai isu strategis lain, seperti pengembangan kawasan permukiman, penataan bantaran sungai, pengelolaan kawasan pesisir, hingga peluang pengembangan wilayah baru yang tetap selaras dengan karakter ruang dan lingkungan.

Sri Sultan menilai setiap daerah memiliki karakter, potensi, dan tantangan yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, penataan kawasan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, daya dukung lingkungan, serta filosofi ruang yang menjadi identitas setiap wilayah.

"Sekarang baru pandangannya saja. Nanti masih ada pembicaraan tindak lanjut bagaimana mengaplikasikan. Kalau melihat lokasi dan kondisi di lapangan, tentu akan berkembang lagi berbagai kemungkinan desain dan pengembangannya," ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai gagasan yang muncul masih memerlukan kajian teknis dan peninjauan lapangan agar implementasinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakter kawasan.

Sri Sultan juga menekankan bahwa pembangunan permukiman harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kemampuan masyarakat, kebutuhan infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kawasan yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga mampu menjaga kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut mendapat apresiasi dari Fahri Hamzah. Ia mengaku sengaja berdiskusi dengan Sri Sultan karena menilai pengalaman DIY dalam mengelola perkembangan kota dapat menjadi referensi penting bagi daerah lain.

"Yogyakarta adalah salah satu kota warisan budaya dan kota tua yang ada di Indonesia. Mendapatkan masukan dari Sri Sultan tentang bagaimana menata perkotaan berdasarkan pengalaman yang ada menjadi diskusi yang sangat menarik. Pengalaman DIY sangat kaya dan bisa menjadi inspirasi dalam menata kota-kota Indonesia ke depan," ujarnya.

Menurut Fahri, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan agenda besar untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan melalui pembangunan permukiman yang lebih tertata dan modern. Selain Program Tiga Juta Rumah, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan hunian baru yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, DIY dinilai memiliki pengalaman berharga karena mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai isu strategis menjadi bagian dari diskusi yang diharapkan dapat memperkaya konsep pembangunan perkotaan nasional.

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kota masa depan tidak hanya bertumpu pada fisik, tetapi juga pada kemampuan menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan lingkungan. Pengalaman DIY dalam menjaga keseimbangan tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi bagi penataan kota-kota di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.