RRI.CO.ID, Yogyakarta - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi tuan rumah kegiatan "MA Goes to Campus Yogyakarta" yang digelar di Gedung Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Kamis, 25 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jajaran ketua pengadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi, serta sekitar 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di DIY, yaitu UIN Sunan Kalijaga, UGM, UII, UAD, UMY, dan UJB.

Program yang digagas Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sejak 2021 tersebut bertujuan mendekatkan lembaga peradilan dengan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa. Melalui forum ini, peserta mendapat kesempatan berdialog langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung mengenai perkembangan hukum dan transformasi sistem peradilan di Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga, Prof. Sodik, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara lembaga peradilan dan generasi muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Menurutnya, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut menguasai aspek keilmuan, tetapi juga memiliki integritas, karakter, dan spiritualitas yang kuat.

"Mahasiswa hukum harus menjadi manusia akar yang memiliki integritas, karakter, dan spiritualitas sebagai fondasi dalam membangun Indonesia," ujarnya.

Prof. Sodik juga mengajak mahasiswa mengubah cara pandang dari kompetisi menuju kolaborasi. Ia menilai kemampuan membangun jejaring dan bekerja sama akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI, Dewi Indriyani, mengatakan UIN Sunan Kalijaga dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena dinilai strategis dan mampu menjadi titik temu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY.

"Kami ingin membangun kedekatan antara Mahkamah Agung dengan dunia akademik. Mahasiswa adalah agen perubahan yang kelak akan mengisi berbagai posisi strategis, termasuk di lingkungan peradilan," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung membangun sistem peradilan yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain memperkenalkan berbagai kebijakan terbaru, forum ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dari kalangan akademisi.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr. Andi Julia Cakrawala, mengatakan salah satu materi yang diperkenalkan kepada peserta adalah transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung. Berbagai inovasi layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses layanan peradilan bagi masyarakat.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami fungsi Mahkamah Agung, tetapi juga ikut memberikan gagasan bagi masa depan peradilan Indonesia. Karena itu, mahasiswa perlu menguasai teknologi, kemampuan bahasa, serta tetap menjaga akhlak dan integritas," ujarnya.