Datangi Menpora, Bupati Sleman Usul Stadion Tridadi Direvitalisasi

RRI.CO.ID, Sleman – Bupati Sleman Harda Kiswaya mendatangi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kantor Menpora Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan salah satunya untuk mengusulkan revitalisasi Stadion Tridadi Sleman agar menjadi stadion berstandar nasional.

Pada kesempatan ini, Harda menyebut atlet asal Sleman telah memberikan kontribusi bagi prestasi olahraga. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, hingga saat ini Sleman belum memiliki fasilitas olahraga yang berstandar nasional, terutama untuk cabang olahraga atletik. Sebagai langkah konkret, Pemkab Sleman telah mengusulkan rencana revitalisasi Stadion Tridadi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang sebelumnya telah ditindaklanjuti lewat pertemuan dengan tim Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU pada April lalu.

"Pemkab Sleman berkomitmen penuh pada pembinaan atlet daerah agar siap berkiprah di ajang nasional dan internasional, yang diawali dengan penyediaan fasilitas olahraga memenuhi standar nasional, bahkan standar internasional jika memungkinkan," ujar Harda.

Menpora Erick Thohir memastikan pihaknya siap untuk memberikan surat rekomendasi untuk Pemkab Sleman terhadap revitalisasi Stadion Tridadi. Erick meminta Pemkab Sleman untuk berkoordinasi intensif dengan Kementerian PU agar rekomendasi tersebut dapat langsung ditindaklanjuti secara teknis. Erick juga mengingatkan agar Pemkab Sleman memiliki perencanaan yang matang dalam hal tata kelola stadion pasca-revitalisasi. Stadion tidak boleh hanya ramai saat ada pertandingan, melainkan harus mampu mengintegrasikan aktivitas olahraga dengan geliat ekonomi lokal. Menurutnya, langkah ini penting supaya ada multiplier effect yang berdampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Pengelolaan stadion juga bisa dilakukan bersama pihak swasta melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO). Saat ini, Kemenpora tengah menyusun regulasi yang memuat pasal-pasal terkait KSO guna memberikan proteksi serta panduan yang proporsional bagi Pemerintah Daerah maupun pihak swasta," kata Erick.