Penutupan Prodi Dinilai Berisiko Jadikan Kampus Tunduk Pasar

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Kebijakan pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan menuai perhatian dan memunculkan perdebatan publik. Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai langkah tersebut mengandung penyederhanaan persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi pendidikan tinggi.

Menurut Wisnu, kebijakan penutupan prodi yang sepi peminat atau dinilai tidak sesuai kebutuhan industri sering kali dibungkus dengan jargon link and match. Namun, pendekatan itu dinilai berisiko menyeret perguruan tinggi terlalu jauh mengikuti kepentingan pasar jangka pendek.

“Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional sampai kita bertanya lebih jauh, sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?” ucap Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan mendasar dari pendekatan tersebut ialah asumsi bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi secara stabil. Padahal, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan kerap melampaui siklus pendidikan tinggi.

Mengacu pada laporan World Economic Forum (WEF), sekitar 44 persen keterampilan kerja diperkirakan berubah dalam lima tahun mendatang. Kondisi itu menunjukkan bahwa kompetensi yang dianggap relevan saat ini bisa menjadi tidak relevan dalam waktu singkat.

“Artinya, apa yang hari ini dianggap relevan bisa dengan sangat cepat menjadi usang. Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan,” ujar Wisnu yang banyak mengkaji Ekonomi Pendidikan dan Ekonomi Gender.

Wisnu menilai orientasi pendidikan tinggi yang terlalu fokus pada kebutuhan kerja instan justru berpotensi menjadi jebakan jangka pendek. Sejumlah keterampilan teknis, seperti coding dasar hingga pekerjaan administratif, dinilai semakin rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Berdasarkan proyeksi McKinsey & Company, sekitar 30 persen aktivitas kerja global diperkirakan dapat diotomatisasi pada 2030. Karena itu, apabila kampus hanya menyesuaikan diri dengan tren keterampilan teknis sesaat, lulusan yang dihasilkan justru berisiko kehilangan relevansi di masa depan.

Sebaliknya, menurut Wisnu, kompetensi yang bertahan dalam jangka panjang justru merupakan kemampuan mendasar seperti berpikir kritis, analisis, komunikasi, serta pemahaman sosial. Data National Association of Colleges and Employers (NACE) bahkan menempatkan kemampuan problem solving, komunikasi, dan kerja sama tim sebagai kompetensi utama yang dicari pemberi kerja.

“Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” kata Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM tersebut.

Ia juga menepis anggapan bahwa hanya bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Wisnu menyebut banyak pemimpin perusahaan global berasal dari disiplin nonteknis.

Sebagai contoh, Susan Wojcicki memiliki latar belakang sejarah dan sastra sebelum memimpin YouTube. Sementara Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, berasal dari ilmu komunikasi, dan Ken Chenault, mantan CEO American Express, menempuh studi sejarah.

Menurut Wisnu, fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam kepemimpinan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan memahami konteks sosial, membaca kompleksitas manusia, dan mengambil keputusan strategis.

Ia menegaskan, inovasi besar justru banyak lahir dari kolaborasi lintas disiplin, bukan sekadar mengikuti kebutuhan pasar yang sedang berkembang.

“Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus,” ucapnya.

Wisnu juga menyoroti bahwa penutupan prodi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat menggerus fungsi sosial dan politik perguruan tinggi. Baginya, kampus merupakan ruang produksi pengetahuan, kritik, sekaligus refleksi sosial.

Apabila fungsi tersebut melemah, masyarakat berpotensi kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan maupun melakukan koreksi terhadap berbagai persoalan publik.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang terlalu sempit terhadap relevansi pendidikan dinilai berpotensi menyingkirkan bidang ilmu yang penting bagi pembangunan jangka panjang, seperti kebudayaan, pemikiran kritis, dan riset dasar.

“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” katanya.

Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya tidak semata menjadi tempat produksi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, tetapi institusi yang membentuk manusia agar mampu berpikir, beradaptasi, dan menciptakan perubahan.

“Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” ucapnya.