RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan verifikasi dan validasi data, yang menyebut 16.010 anak mengalami putus sekolah. Angka tersebut sesuai data anak tidak sekolah dari Kemendikdasmen.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi menyebut kendala dalam proses validasi data. Misalkan, anak sudah pindah domisili, meninggal dunia, dan ada juga yang memiliki NIK ganda.

”Jika pada April lalu masih ada 16.010 anak tidak sekolah, pada bulan Mei turun menjadi 15.700 anak,” ucapnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi D DPRD DIY, Rabu, 13 Mei 2026 lalu.

Ia juga memastikan, dari temuan data sebanyak itu, sekitar 10.963 data telah diverifikasi. Kemudian dari hasil verifikasi menunjukkan, sekitar 2.379 anak ternyata sudah kembali bersekolah meski sebelumnya masih tercatat sebagai anak putus sekolah.

”Sesuai hasil verifikasi, alasan anak di DIY tidak bersekolah cukup beragam,” ucapnya. ”Mulai dari faktor ekonomi, bekerja, menikah, sakit atau disabilitas, hingga tidak punya motivasi.”

Untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan berbagai langkah. Seperti pendataan berbasis kelurahan, pelibatan petugas lapangan, pemberian beasiswa, dan dukungan pembiayaan pendidikan.

”Juga penyediaan asrama bagi siswa agar tetap dapat melanjutkan sekolah,” katanya. ”Kami berharap berbagai program intervensi tersebut mampu mempercepat penurunan jumlah anak tidak sekolah di wilayah DIY.”

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Anton Prabu Semendawai mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemda DIY, menyikapi data anak putus sekolah. Ia pun mendorong agar intervensi dilakukan untuk pemutakhiran data.

”Setiap anak di DIY harus mendapatkan hak atas layanan pendidikan berkualitas,” ucapnya. ”Yaitu pendidikan yang layak, inklusif dan berkelanjutan.”