RRI.CO.ID, Yogyakarta – Cara pandang masyarakat Indonesia terhadap bencana alam, harus berubah. Sebab, peristiwa bencana saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa alam, yang datang secara tiba-tiba di suatu wilayah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Profesor Harkunti Rahayu menyebut bencana berasal dari sejumlah faktor. Yaitu produk keputusan pembangunan, kualitas tata kelola dan kapasitas adaptasi masyarakat.
”Maka, pendekatatan penanganan bencana di Indonesia perlu bergeser,” katanya, Jumat, 8 Mei 2026. ”Dari pendekatan yang reaktif menuju tata kelola terencana, berbasis data, dan melibatkan pengambil keputusan di semua level.”
Saat ini, faktor perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga arah kebijakan pembangunan, tidak selalu mempertimbangkan dimensi risiko bencana. Padahal, ini bagian dari ekosistem yang memperparah kerentanan masyarakat.
Sehingga, Pertemuan Ilmiah Tahunan ke IX Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia di UMY mulai 6-8 Mei 2026, dirancang sebagai ruang konvergensi lintas aktor. Baik akademisi, pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha dan masyarakat.
”Sebab, tata kelola bencana yang efektif, tidak bisa dibangun oleh satu sektor saja,” ujarnya. ”Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun bencana Gempa Jogja 2006, dan hingga kini, penguatan sistem kebencanaan belum selesai.”
Kegiatan ini mendapat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....