RRI.CO.ID, Yogyakarta – Kader yang tergabung dalam arus bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yogyakarta melayangkan surat kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Surat yang dikirimkan pada Selasa, 5 Mei 2026 berisi kritik sekaligus keprihatinan terhadap dugaan praktik nepotisme dan penyimpangan dalam proses kaderisasi setelah pelaksanaan Konferensi Daerah PDI Perjuangan (Konferda), Konferensi Cabang (Konfercab) dan Musyawarah Cabang (Muscab) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator Utusan Musancab PDIP Yogyakarta, Junarto menyampaikan bahwa terdapat beberapa kejanggalan ketika diadakannya musancab. Ia menjelaskan bahwa kuota forum sebenarnya hanya untuk tiap tiap kemantren saja, akan tetapi ketika acara musancab justru kuota forum diberikan untuk seluruh peserta.

“Jadi ada beberapa catatan khusus yang kami temukan ketika waktu diadakan musancab, yang pertama ketika DPP memberikan surat rekomendasi dan sebetulnya yang muncul hanya satu ketua dan dua pendamping. Namun ketika di musancab bahwa pendamping satu sekaligus menjadi sekretaris dan pendamping dua menjadi bendahara,” kata Junarto.

Lebih lanjut, temuan yang ketiga bahwa tiap tiap PAC mengirimkan 1 perwakilan untuk memberikan LPJnya, bukan dari 14 PAC. Sementara, pandangan dari ranting hanya satu ranting saja bukan dari tiap tiap ranting yang ada di 45 kelurahan, kondisi ini dinilai mengurangi ruang partisipasi kader di tingkat bawah dan memperkuat dugaan proses kaderisasi tak berjalan secara inklusif dan demokratis.

Koordinator Arus Bawah PDIP Yogyakarta, Jarot Kurniadi menegaskan harapannya agar proses pemilihan kepengurusan pimpinan PAC ke depan dapat berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan politik yang akan dihadapi partai pemilu 2029 semakin berat.

“Kami juga menemukan bahwa ada kader – kader yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk membesarkan partai justru tidak digunakan. Seharusnya pemimpin itu dipilih dari proses yang jelas, berangkat dari ranting dan diisi oleh kader yang berpengalalam serta memahami kondisi lapangan baik secara intelektual maupun sosial,” kata Jarot.

Menurut Jarot, langkah menyurati pimpinan pusat bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kader PDIP Yogyakarta untuk tetap menjaga marwah partai. Menurut mereka loyalitas sejatinya tercermin pada keberanian dan penyampaian kritik perbaikan organisasi.

Kondisi ini akan berdampak pada kinerja organisasi serta melemahkan potensi partai ketika menghadapi kontetasi politik ke depan. Arus bawah PDIP Yogyakarta berharap adanya evaluasi secara menyeluruh sehingga proses kaderisasi dan pemilihan kepengurusan dapat berjalan secara adil transparan dan sesuai dengan nilai nilai perjuangan partai. (Victorio Firsta).