RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memberikan tenggat waktu 10 hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trimurti Srandakan #004, untuk memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) miliknya. Hal tersebut merupakan respons atas dugaan pencemaran air sumur warga di sekitar lokasi.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji menyatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, ada dua rumah warga yang air sumurnya berbusa dan mengeluarkan bau tidak sedap.

“Ada dua rumah yang airnya berbusa. Maka kami berikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan IPAL. Kurang lebih sekitar tanggal 8 Mei, instalasi IPAL itu harus betul-betul berstandar,” ucapnya, Jumat, 1 Mei 2026.

Selain itu, pihak SPPG juga diminta untuk bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak. Saat ini, kebutuhan warga untuk minum, mandi, dan memasak masih dipenuhi oleh BPBD Bantul.

“Kemarin malam sudah ada kiriman air tapi dari BPBD. Dari mitra MBG tanggung jawabnya berupa membuatkan sumur dan pemasangannya sampai sampai masuk ke dalam rumah. Jadi diarahkan agar jauh dari instalasi IPAL,” katanya.

Dengan mencuatnya kasus tersebut, Herwaman menilai jika kemungkinan masih banyak IPAL di sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar. Ia pun mendorong agar mitra MBG lebih proaktif dalam melengkapi persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“IPAL itu salah satu syarat beroperasinya SPPG. Memangs ebagian IPAl yang ada di SPPH Bantul kalau menurut saya belum sesuai standar dan kapasitasnya. Nah, itu yang mau kami dorong untuk segera dilengkapi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Trimurti Srandakan #004, M Fauzan, mengaku siap untuk bertanggung jawab. Pihaknya pun sudah bertemu dengan warga dan merumuskan solusi terbaik.

“Pastinya kami akan bertanggung jawab. Solusinya yakni membangunkan sumur bor baru bagi warga yang terdampak,” ucapnya.