RRI.CO.ID, Yogyakarta – Wacana pembukaan investasi asing di subsektor ayam petelur yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia mencuat di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini dinilai perlu disikapi secara objektif dan berbasis data karena berkaitan langsung dengan sektor pangan strategis serta keberlangsungan peternak rakyat.

Berdasarkan data nasional, produksi telur ayam Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 6,34 juta ton dan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2025. Sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 6,22 juta ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami kekurangan, melainkan surplus produksi telur.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus Dekan Fakultas Peternakan, Budi Guntoro, menilai kondisi surplus tersebut perlu menjadi pertimbangan utama sebelum membuka peluang bagi investor asing. Ia mengingatkan bahwa persoalan utama subsektor ini bukan pada produksi, melainkan ketimpangan pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, tingginya biaya produksi, serta lemahnya posisi tawar peternak kecil dalam rantai distribusi.

Menurutnya, peternakan rakyat skala kecil dan menengah merupakan fondasi utama produksi telur nasional, yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga sosial karena menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. “Subsektor ayam petelur bukan semata arena bisnis, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan wilayah. Oleh karena itu, masuknya investor asing perlu dicermati dengan sangat hati-hati,” katanya, Selasa, 28 April 2026.

Budi juga menjelaskan bahwa kebutuhan telur untuk program MBG relatif kecil, yakni sekitar 700 juta butir per tahun atau setara dengan 42 ribu ton, hanya sekitar 0,6–0,7 persen dari total produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak membutuhkan tambahan produksi, melainkan sistem distribusi dan penyerapan yang lebih efektif.

Ia menilai MBG justru bisa menjadi instrumen pemerintah untuk menyerap surplus, menjaga stabilitas harga, dan memberikan kepastian pasar bagi peternak lokal. Melalui kontrak pembelian jangka menengah, penguatan koperasi, serta dukungan logistik, kebutuhan program dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. “Langkah ini tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga konsisten dengan tujuan pemerataan,” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa jika program MBG dijadikan pintu masuk investasi asing, maka orientasinya berpotensi bergeser dari pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi sekadar peluang bisnis bagi pemodal besar. Dampaknya, kemandirian sektor pangan nasional bisa terancam dan posisi peternak domestik semakin melemah.

“Dalam konteks ayam petelur, Indonesia sejatinya telah memiliki kapasitas produksi dan sumber daya manusia yang memadai. Tantangan ke depan bukanlah menambah pelaku baru, melainkan menata ulang kebijakan agar lebih berpihak pada struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” katanya.