RRI.CO.ID, Yogyakarta - Memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara resmi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan. Mengusung tema “Aktivisme Perempuan Yogyakarta dalam Partisipasi Demokrasi yang Bermakna” kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa, 20–21 April 2026, bertempat di Hotel Harper Malioboro By Aston, Yogyakarta.

Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengatakan, pelaksanaan pendidikan politik ini diharapkan mampu menghasilkan kader-kader perempuan yang tangguh dan siap bertarung di ruang kepentingan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui keterlibatan perempuan di ruang politik juga diharapkan menjadi penentu arah kebijakan Kota Yogyakarta.

"Kita membutuhkan penyelesaian masalah dengan cara berpikir dan pendekatan yang benar-benar berpihak pada kepentingan perempuan. Pendidikan politik ini adalah langkah strategis untuk memastikan suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan di Kota Yogyakarta," katanya, Senin, 20 April 2026.

Demokrasi yang substantif mensyaratkan partisipasi seluruh warga negara secara setara, termasuk perempuan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang demokrasi seringkali belum mencapai tingkat yang "bermakna" dan cenderung hanya hadir secara simbolik tanpa kekuasaan yang setara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memandang bahwa partisipasi yang bermakna tidak boleh hanya diukur dari sekadar kehadiran fisik. Partisipasi tersebut harus mencakup akses terhadap ruang politik, representasi yang substantif, kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pengakuan terhadap suara dan kepentingan perempuan dalam setiap kebijakan publik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, aktivisme perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi Hambatan Struktural di mana terdapat kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, namun implementasinya sering kali bersifat administratif di mana perempuan kerap ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif.

Kedua Budaya Patriarki, Dominasi nilai-nilai patriarki masih menciptakan tekanan sosial yang menghambat perempuan untuk aktif dalam politik formal maupun aktivisme. Ketiga Kekerasan Berbasis Gender, Munculnya fenomena kekerasan di ruang digital, seperti pelecehan verbal dan doxing, menciptakan efek pembungkaman (silencing effect) yang membuat ruang demokrasi menjadi tidak aman bagi perempuan.

Termasuk Keterbatasan Sumber Daya: Beban ganda domestik dan publik serta keterbatasan akses terhadap pendanaan dan jaringan politik masih menjadi kendala nyata. Tokenisme dan Interseksionalitas: Adanya risiko di mana partisipasi perempuan hanya dijadikan simbol (tokenisme) tanpa kekuatan nyata, serta adanya hambatan berlapis bagi perempuan dari kelompok marginal, seperti difabel dan masyarakat adat.

Melalui pendidikan politik ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengubah wacana diskriminasi dan ketidakadilan menjadi aksi nyata dalam pembahasan regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu menyediakan ruang peningkatan wawasan bagi kelompok perempuan mengenai implementasi demokrasi yang bermakna.

Menjadi media pemberian motivasi dan inspirasi serta ruang diskusi publik bagi para aktivis.

Sekaligus Meningkatkan partisipasi nyata aktivisme perempuan dalam proses demokrasi. Hingga merumuskan rekomendasi kebijakan publik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang berperspektif keadilan gender.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Perempuan Aktivis Muda dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan dan Perempuan Kader Partai Politik di wilayah Kota Yogyakarta. Dengan menghadirkan sejumlah narasumber ahli, yakni Hari Pertama Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP. M.A. dari Fisipol UGM yang akan memaparkan tantangan dan reformulasi kebijakan publik dalam demokrasi substantif berkeadilan gender di Kota Yogyakarta. Sedangkan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta akan embahas solusi atas stereotip dan kekerasan berbasis gender bagi aktivisme perempuan, dan Dhian Novita Sari (Kaukus Perempuan Politik Indonesia Yogyakarta) yang mengulas reformasi institusi politik sebagai jalan mewujudkan keadilan gender di lembaga legislatif, dan Direktur SAPDA akan memberikan materi tentang manifestasi kepemimpinan perempuan dalam politik yang inklusif.

Pada hari kedua akan menghadirkan narasumber Ashilly Achidsti, S.IP., M.A dari FISIPOL UNY dengan materi melanjutkan diskusi mengenai tantangan kebijakan publik di tingkat lokal. Serta sesi lanjutan dari DP3AP2KB, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan SAPDA akan kembali memberikan pendalaman materi sesuai dengan kepakaran masing-masing guna memastikan pemahaman peserta yang mendalam.