RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Pusat akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut merupakan strategi penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Meski begitu, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum menerapkan aturan tersebut. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, aturan tersebut dinilai belum terbukti secara efektif mengurangi konsumsi energi.

“Apakah kita memerlukan WFH? Dalam artian apakah efisiensi harus WFH? Kami belum punya perbandingan itu. Tetapi yang kami utamakan itu efektivitas. Ekfektif atau tidak penerapan itu,” ucapnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Halim juga mengkhawatirkan penurunan produktivitas ASN apabila bekerja dari rumah. Mengingat, penyelesaian pekerjaan membutuhkan koordinasi antar pegawai secara langsung.

“Jangan-jangan nanti di rumah malah tidur-tiduran saja. Kalau di kantor kan jelas, satu kegiatan dikerjakan oleh banyak orang sehingga lebih cepat selesai,” katanya.

Selain itu, Bupati meragukan dampak WFH terhadap penghematan energi. Ia menilai, konsumsi listrik dan bahan bakar tidak akan berkurang secara signifikan jika sejumlah pegawai tidak berada di kantor.

“Misalnya di kantor ada 10 orang. Saat separuhnya WFH, apakah listrik dan AC dimatikan? Tentu tetap dinyalakan. Kalau bensin kan urusan masing-masing penggunannya. Jadi kami belum menemukan efisiensi dari sistem WFH,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halim menegaskan jika sampai saat ini belum ada aturan rinci terkait penerapan WFH. Penerapan WFH di Pemkab Bantul sendiri, juga wajib mempertimbangkan kondisi pelayanan publik di lapangan.

“WFH itu sendiri kami juga belum punya Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara kalu di kantor kan jelas, kepala OPD bisa memobilisir pegawai untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan dengan lebih cepat,” ucapnya menambahkan.