RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah sedang mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri maupun swasta dalam sepekan demi menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dampak dari perang di Timur Tengah. Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan perlu ada pertimbangan yang matang dan tidak gegabah dalam menentukan kebijakan, termasuk soal pilihan hari termasuk daerah mana saja yang menerapkan kebijakan tersebut.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba mengatakan, kebijakan WFH sehari dalam sepekan mesti dikalkulasi secara matang untuk mencapai target yakni efisiensi penggunaan BBM tanpa mengganggu aspek pelayanan terhadap publik. Namun jika pilihan WFH pada hari Jumat maka berpotensi bisa memicu kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta.

"Karena meningkatnya mobilitas masyarakat diakhir pekan. Tidak hanya warga DIY saja tetapi warga dari luar DIY juga akan berkunjung ke Yogyakarta karena memanfaatkan momen libur panjang atau long weekend karena berdekatan dengan akhir pekan," katanya, Rabu, 25 Maret 2026.

Kamba menegaskan, penerapan aturan WFH dan dipilih pada Hari Jumat, jangan sampai justru meningkatkan penggunaan BBM dan meningkatkannya mobilitas warga. Sehingga tujuan awal dari WFH dalam sepekan guna menghemat BBM justru tidak tercapai.

"JCW menyarankan perlu uji coba dulu dalam waktu beberapa pekan mendatang dan tidak semua wilayah serta sektor diterapkan WFH di DIY. Jika uji coba WFH tersebut justru tidak efektif, bahkan mengganggu pelayanan publik serta justru terjadi pemborosan penggunaan BBM karena mobilitas warga tinggi jelang akhir pekan, maka WFH di lingkungan pegawai negeri maupun swasta baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya tidak menerapkan kebijakan WFH tersebut," ujarnya.

Kamba mengungkapkan, mengurangi atau memperlambat waktu pelayanan publik merupakan perilaku korupsi. Misalnya, pembuatan KTP/KK yang seharusnya sudah jadi dan dapat diambil pada hari Jumat tetapi harus diundur pada hari Senin karena hari Jum'at ada kebijakan WFH.