RRI.CO.ID, Yogyakarta - Rencana pemerintah mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India, untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah itu disebut sebagai bagian dari percepatan penguatan koperasi desa.

Namun, Pakar Ekonomi UMY Ahmad Ma’ruf menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dari sisi rasionalitas ekonomi. Juga dampaknya terhadap neraca perdagangan, hingga keberpihakannya pada industri dalam negeri.

”Kebijakan impor ini dikaitkan dengan KDMP, satu program yang strategis tidak harus dijalankan secara membabi buta,” ucapnya di UMY, Rabu, 25 Februari 2026. ”Kebijakan strategis tetap harus dilaksanakan dengan rasionalitas ekonomi.”

Sehingga, jangan hanya karena alasan program, kemudian melakukan impor tanpa perhitungan matang. Tidak semua KDMP membutuhkan spesifikasi kendaraan operasional seperti itu.

Ia menilai, pengadaan dalam jumlah besar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif nasional. Jika pesanan dialihkan kepada produsen domestik, dampaknya dinilai akan jauh lebih luas bagi perekonomian nasional.

“Jika produk sejenis dipesan kepada industri dalam negeri, akan jauh lebih memberikan nilai tambah,” katanya. ”Ada peningkatan nilai tambah produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok bahan baku domestik.

Seharusnya menurut Ma’ruf, mekanisme pengadaan dapat dilakukan secara terbuka melalui sistem lelang atau bidding. Namun dengan tetap mengedepankan semangat keberpihakan terhadap produk industri dalam negeri.