RRI.CO.ID, Yogyakarta - Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga politik di berbagai negara, menunjukkan bahwa persoalan tata kelola bukan semata-mata hanya menyangkut soal sistem. Namun, juga mengarah ke persoalan etika.

Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bertumpu pada integritas moral, kejujuran, dan keadilan sebagai fondasi utama. Guru Besar Sosiologi Politik UMY, Profesor Zuly Qodir menegaskan, Islam sejak awal telah meletakkan prinsip tata kelola publik yang kuat.

”Melalui nilai-nilai seperti shiddiq yang artinya benar dan dapat dipercaya,” katanya di UMY, Rabu, 25 Februari 2026. ”Kemudian amanah, kejujuran, dan keadilan, yang jadi prasyarat mutlak dalam mengelola negara.”

Maka, pengelolaan pemerintahan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar, jujur, dan dapat dipercaya. Siapa yang bekerja dengan benar diberi penghargaan, dan siapa yang menyimpang harus diberi sanksi tegas.

”Jika itu berjalan baik, maka menjadi sebuah fondasi keadilan dalam praktek kehidupan bernegara,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dalam Islam ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat absolut. Namun, ketaatan diberikan sepanjang tata kelola pemerintahan dijalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip moral.

Merujuk pada nilai-nilai Al-Qur’an, Zuly menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan sangat bergantung pada komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Sehingga, good governance dalam perspektif Islam tidak hanya berbicara tentang efektivitas kebijakan, tetapi juga tentang akuntabilitas etis.