RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY terus memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke level akar rumput. Termasuk dalam memberikan layanan hukum.

Melalui kolaborasi strategis dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kini diarahkan untuk menjadi garda terdepan dalam perlindungan keluarga, khususnya terkait isu perempuan, anak, hingga ancaman judi dan pinjaman online. Sinergi ini selaras dengan hasil pertemuan bersama DP3AP2 terkait perlindungan perempuan dan anak.

Posbankum berperan sebagai pendamping dan fasilitator, sementara eksekusi di lapangan akan digawangi oleh para paralegal di tingkat kelurahan. Untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DIY tengah menggencarkan pelatihan Paralegal dengan harapan anggota PKK dapat terlibat aktif.

“Tujuannya jelas, agar perkara hukum yang muncul di tingkat kelurahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur non-litigasi,” kata Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Senin, 9 Februari kemarin.

Agung menegaskan, peran PKK sangat vital karena kedekatannya dengan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir di tengah permasalahan hukum masyarakat. Dengan menggandeng ibu-ibu PKK sebagai paralegal, kita membangun sistem deteksi dini konflik di level kelurahan. Tujuannya agar perkara bisa selesai melalui jalur non-litigasi atau perdamaian tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang," ujar Agung. 

Merespons keresahan masyarakat, PKK menginisiasi program JUPITER (Judi Pinjaman Online Teratasi). Mengingat Kanwil DIY tergabung dalam Satgas PASTI OJK, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk edukasi publik melalui Zoom dengan menghadirkan narasumber ahli.